Mengenai Saya
- Eez_Cyank
- padang, sumatra barat, Indonesia
- jangan buat aku terlau mencintaimu
Kamis, 09 Desember 2010
Eminem - Love The Way You Lie ft. Rihanna Parody - Used To Be a Guy
dah tua kagak tau diri...
hahahrrririririririiarararaf
hahahrrririririririiarararaf
KKL Pekanbaru PLH
ne smua kumpulan foto2 waktu KKL diPekanbaru kemaren..moga kalian suka,,,
nofoto waktu kami lage dilokasi...
ne lagi sarapan....
ne ge dibus.....
tetep gaya walo panasss............
semoga semua suka....hahhahaha......
nofoto waktu kami lage dilokasi...
ne lagi sarapan....
ne ge dibus.....
tetep gaya walo panasss............
semoga semua suka....hahhahaha......
Selasa, 07 Desember 2010
Sabtu, 06 November 2010
tugas demokrasi indonesia dari masa ke masa
PEMBAHASAN
A. DEMOKRASI DI INDONESIA MASA REVOLUSI KEMERDEKAAN
Kata Demokrasi berasal dari Yunani, yaitu demos, yang berarti rakyat, dan kratos, yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi demokrasi ialah rakyat yang berkuasa. Setelah Perang Dunia ke-II, secara formal demokrasi merupakan dasar dari kebanyakan negara di dunia. Di antara semakin banyak aliran pemikiran yang menamakan dirinya sebagai demokrasi, ada dua aliran penting, yaitu demokrasi konstitusional dan kelompok yang mengatasnamakan dirinya “demokrasi” namun pada dasarnya menyandarkan dirinya pada komunisme.
Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf perkembangan. Dan mengenai sifat dan cirinya masih terdapat pelbagai tafsiran serta pandangan. Pada perkembangannya, sebelum berdasarkan pada demokrasi pancasila, Indonesia mengalami tiga periodeisasi penerapan demokrasi, yaitu:
1. Demokrasi Liberal ( 1950-1959 )
2. Demokrasi Terpimpin ( 1959-1966 )
3. Demokrasi Pancasila ( 1966-sekarang )
Reformasi menyebabkan terjadinya perkembangan masyarakat Indonesia yang berusaha membuat loncatan sekali gus dari masyarakat yang masih dihinggapi mentalitas kolonial, masyarakat feodal atau semi-feodal karena belum berhasil dihapuskan selama pemerintahan Presiden Soekarno maupun Soeharto, ke satu masyarakat demokrasi sebagaimana telah terwujud di negara Barat. Berarti, mereka yang berpendapat bahwa demokrasi adalah universal memperoleh dominasi dalam masyarakat. Namun mungkinkah loncatan seperti itu menghasilkan demokrasi yang tidak saja betul-betul mantap tetapi juga bermanfaat bagi kehidupan rakyat banyak ? Padahal sejarah membuktikan bahwa perkembangan demokrasi di dunia Barat yang dipelopori oleh Inggeris, tidak terjadi dalam sekali loncatan dari masyarakat feodal ke masyarakat demokrasi liberal.
Tahun 1945 - 1950, Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Pada saat itu pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan baik. Hal itu disebabkan oleh masih adanya revolusi fisik. Pada awal kemerdekaan masih terdapat sentralisasi kekuasaan hal itu terlihat Pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbnyi sebelum MPR, DPR dan DPA dibentuk menurut UUD ini segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden denan dibantu oleh KNIP. Untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara yang absolut pemerintah mengeluarkan :
• Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945, KNIP berubah menjadi lembaga legislatif.
• Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 tentang Pembentukan Partai Politik.
• Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 tentang perubahan sistem pemerintahn presidensil menjadi parlementer.
Pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan ini (1945-1949), pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada interaksi politik diparlemen dan berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Meskipun tidak banyak catatan sejarah yang menyangkut perkembangan demokrasi pada periode ini, akan tetapi pada periode tersebut telah diletakkan hal-hal mendasar. Pertama, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Kedua, presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi dictator. Ketiga, dengan maklumat Wakil Presiden, maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi system kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita. Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 agustus 1945, keadaan ini berubah total. Pada tanggal 18 agustus soekarno dan moh. Hatta dipilih sebagai presiden dan wakil presiden oleh panitia persiapan kemerdekaan (PPKI). Di sidang terahir di cetuskan ide untuk membuat partai politik (partai nasional indonesia), Badan Keamanan Rakyat (BPR, yang kemudian menjadi TNI) dan komite nasional indonesia (KNI) sebagai pembantu presiden sebelum MPR dan DPR dapat didirikan.
Berjalannya waktu dan terbentuknya berbagai lembaga untuk menggantikan sistem otoriter dari pemerintahan jepang menuju sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Hal ini tercermin dari berubahnya tugas KNIP yang tadinya merupakan pembantu presiden menjadi sedemikian rupa dimana pemerintah bertanggung jawab padanya sebab tanpa MPR dan DPR pemerintah tidak bertanggung jawab kepada pihak siapapun. Dalam masa revolusi ini (1945-1949) partai-partai politik memainkan peran yang penting dalam proses pembuatan keputusan. Wakil-wakil partai duduk dalam KNIP dan kabinet kebanyakan terdiri dari wakil partai. Dalam masa ini wakil kabinet menghadapi berbagai tantangan baik dari luar maupun dari dalam misalnya dua aksi militer belanda pada than 1947-1948 dan pemberontakan PKI pada tahun 1948. Partai-partai tidak selalu sepakat mengenai strategi perjuangan untuk menghadapi sekutu, termasuk perundingan dengan Belanda dan masalah-masalah lain. Setiap kali kabinet jatuh setiap kali komposisi partai dalam kabinet berubah pula. Sampai aksi militer II 1948.
Maklumat yang kedua yaitu maklumat wakil presiden tanggal 3 november 1945 yang berisi pemberian kesempatan kepada rakyat seluas-luasnya untuk mendirikan parrtai politik dalam sistem multi partai. Ini dibuat atas usul BPKNIP berdasarkan penegasan penegasan pendirian beberapa waktu sebelumnyayang terdiri atas dua hal :
1. Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik karena partai-partai politik itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran yang ada dalam masyarakat
2. Pemerintah berharap supaya partai politik telah tersusun sebelum dilangsungkan pemilihan anggota badan perwakilan rakyat pada januari 1946
Maklumat yang ketiga yang dikenal dengan maklumat pemerintah pada tanggal 14 november 1945, maklumat yang di keluarkan atas usul Badan Pekerja Komite Nasional Pusat ini berisi perubahan sistem kabinet presidensial menjadi parlementer. Dengan keluarnya maklumat ini presiden tidak lagi berkedudukan sebagai mana ditentukan dalam pasal 4 ayat 1 UUD 1945 melainkan hanya berfungsi sebagai kepala Negara atau presiden konstitusional dan untuk kedua kalinya terjadi pengurangan kekuasaan presiden.
Beberapa hal yang dapat di garis bawahi terhadap demokrasi yang terjadi pada masa revolusi kemerdekaan yaitu :
1. Political franchise yang menyeluruh, yaitu telah adanya perwujudn terhadap naskah Undang-undang Dasar Republik Indonesia, dengan di deklarasikannya kemerdekaan memiliki makna bahwa semua warga Negara yang sudah dianggap dewasa memilki hak-hak politik yang sama tanpa ada diskriminasi yang bersumber dari ras, agama, suku dan kedaerahan.
2. Presiden yang secara konstitusional memungkinkan dirinya menjadi dictator kemudian dibatasi kekuasaannya ketika komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) di bentuk untuk menggantikan parlemen.
3. Dengan maklumat presiden memberikan kesempatan terbentuknya jumlah partai politik dan selanjutnya menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik indonesia.
Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis antara lain:
1. Keluarnya Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi
2. Ketetapan No. VII/MPR/1998 tentang pencabutan tap MPR tentang Referandum
3. Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bebas dari KKN
4. Tap MPR RI No. XIII/MPR/1998 tentang pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI
5. Amandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen I, II, III, IV
6. Kebijakan politik luar negeri sudah memihak ke RRC (Blok Timur).
Pada Masa Reformasi berhasil menyelenggarakan pemiluhan umum sudah dua kali yaitu tahun 1999 dan tahun 2004.
B. DEMOKRASI PARLEMENTER
Masa demokrasi parlementer merupakan masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hamper semua elemen demokrasi dapat kita temukan perwujudannya dalam kehidupan politik di Indonesia.
Pertama, lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranam yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan.
Kedua, akuntabilitas (pertanggungjawaban) pemegang jabatan dan politis pada umumnya sangat tinggi.
Ketiga, kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh pelung yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal.
Keempat, sekalipun Pemilihan Umum hanya dilaksanakan satu kali yaitu pada 1955, tetapi Pemikihan Umum tersebut benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi.
Kelima, masyarakat pada umumnya dapat merasakan bahwa hak-hak dasar mereka tidak dikurangi sama sekali, sekalipun tidak semua warga Negara dapat memanfaatkannya dengan maksimal.
Keenam, dakam masa pemerintahan Parlementer, daerah-daerah memperoleh otonomi yang cukup bahkan otonomi yamg seluas-luasnya dengan asas desentralisasi sebagai landasan untuk berpijak dalam mengatur hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer. Sistem parlementer ini mulai berlaku sebulan setelah kemerdekaan diproklamasikan. Sistem ini kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1949 (Konstitusi RIS) dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Meskipun sistem ini dapat berjalan dengan memuaskan di beberapa negara Asia lain, sistem ini ternyata kurang cocok diterapkan di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan melemahnya persatuan bangsa. Dalam UUDS 1950, badan eksekutif terdiri dari Presiden sebagai kepala negara konstitusional (constitutional head) dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.
Setelah indonesia memperoleh kedaulatannya dari belanda secara utuh ada 2 hal pokok yang dapat dilihat :
1. Indonesia memilih bentuk federasi (serikat)
2. Dan secara konstituante memakai sistem politik parlementer (liberal)
Affan gaffar memiliki beberapa persepsi tentang demokrasi parlementer pada masa 1950-1959 :
1. Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan, dan hal dapat dilihat dari mosi tidak percayakepada pihak pemerintah yang mengakibatkan pergantian kabinet beberapa kali
2. Akuntabilitas pemegang jabatan dan politisi pada umumnya sangat tinggi.
3. Kehidupan kepartaian dapat dikatakan memperoleh peluang yang besar dan berkembang secara maksimal
4. Pemilu yang diadakan dapat dikatakan telah demokratis karena kompetensi yang berlangsung berjalan dengan intensif, dan adanya kebebasan dalam berkampanye.
5. Masyarakat pada dasarnya dapat merasakan hak dasarnya tidak dikurangi, sekalipun tidak semua warga masyarakat memamfaatkan hak politiknya.
6. Dalam masa pemerintahan ini setiap daerah memperoleh otonomi daerah yang seluas-luasnya
Demokrasi parlementer ini tidaklah bertahan lama hal ini karena beberapa faktor :
1. Dominannya politik aliran hingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan kelompok
2. Basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah
3. Persamaan kepentingan antara presiden soekarno dengan angkatan darat yang tidak senang dengan proses politik yang berjalan.
Kesimpulan
Pada masa revolusi kemerdekan para penyelenggara negara telah berusaha untuk menegakkan demokrasi, walaupun implementasi dari demokrasi yang diciptakan masih terfokus pada upaya mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara agar negara kesatuan dapat terwujud.
Pada masa demokrasi parlementer, telah bermunculan partai-partai politik, serta pemerintah telah berhasil untuk mewujudkan pemilu, walaupun tidak semua masyarakat ikut berpartisipasi aktif. Demokrasi Parlementer, adalah suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan badan legislatif lebih tinggi dari pada badan eksekutif.
DEMOKRASI TERPIMPIN INDONESIA
Presiden Sukarno kemudian pada awal tahun 1957 melontarkan demokrasi yang dianggap relevan dengan kondisi bangsa Indonesia. Pemikiran yang dilontarkan Presiden Sukarno adalah demokrasi terpimpin. Masyarakat Indonesia yang pendidikannya masih relatif rendah memerlukan pimpinan dalam berdemokrasi. Pimpinan yang dimaksudkan adalah ide yang mengarah pada kebijaksanaan. Mereka berusaha mengarahkan proses demokrasi yang berkembang di masyarakat dengan nilai-nilai kebijaksanaan. Sebuah konsep yang secara implicit menuntut adanya kompetensi dan integritas dari mereka yang terpilih sebagai pemimpin.
Kegagalan cabinet Ali II serta potensi disintegrasi dijadikan alas an pemerintah untuk memberlakukan keadaan darurat. Selama berlangsungnya keadaan darurat, praktek demokrasi digiring menuju demokrasi terpimpin. Dan sejak itu militer kemudian memperoleh peluang untuk duduk dalam lembaga di luar pertahanan. Banyak perwira militer aktif yang mulai duduk dalam kabinet, birokrasi, legislatif bahkan kemudian juga terlibat dalam kegiatan ekonomi (Crouch, 1999).
Pengertian demokrasi terpimpin menurut Tap MPRS No. VII/MPRS/1965 adalah kerakyatan yang ipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong diantara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan nasakom dengan ciri:
1. Dominasi Presiden
2. Terbatasnya peran partai politik
3. Berkembangnya pengaruh PKI
Penyimpangan masa demokrasi terpimpin antara lain:
1. Mengaburnya sistem kepartaian, pemimpin partai banyak yang dipenjarakan
2. Peranan Parlemen lembah bahkan akhirnya dibubarkan oleh presiden dan presiden membentuk DPRGR
3. Jaminan HAM lemah
4. Terjadi sentralisasi kekuasaan
5. Terbatasnya peranan pers
6. Kebijakan politik luar negeri sudah memihak ke RRC (Blok Timur)
Akhirnya terjadi peristiwa pemberontakan G 30 September 1965 oleh PKI.
Demokrasi Terpimpin berlaku di Indonesia antara tahun 1959-1966, yaitu dari dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 hingga Jatuhnya kekuasaan Sukarno.
Disebut Demokrasi terpimpin karena demokrasi di Indonesia saat itu mengandalkan pada kepemimpinan Presiden Sukarno.
Terpimpin pada saat pemerintahan Sukarno adalah kepemimpinan pada satu tangan saja yaitu presiden.
Tugas Demokrasi terpimpin :
Demokrasi Terpimpin harus mengembalikan keadaan politik negara yang tidak setabil sebagai warisan masa Demokrasi Parlementer/Liberal menjadi lebih mantap/stabil.
Demokrasi Terpimpin merupakan reaksi terhadap Demokrasi Parlementer/Liberal. Hal ini disebabkan karena :
Pada masa Demokrasi parlementer, kekuasaan presiden hanya terbatas sebagai kepala negara.
Sedangkan kekuasaan Pemerintah dilaksanakan oleh partai.
Dampaknya: Penataan kehidupan politik menyimpang dari tujuan awal, yaitu demokratisasi (menciptakan stabilitas politik yang demokratis) menjadi sentralisasi (pemusatan kekuasaan di tangan presiden).
Pelaksanaan masa Demokrasi Terpimpin :
Kebebasan partai dibatasi
Presiden cenderung berkuasa mutlak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
Pemerintah berusaha menata kehidupan politik sesuai dengan UUD 1945.
Dibentuk lembaga-lembaga negara antara lain MPRS,DPAS, DPRGR dan Front Nasional.
Karakteristik demokrasi terpimpin yakni:
1. Mengaburnya system kepartaian
Pertain- patai politik kehadirannya bukan untuk mempersiapkan diri dalam rangka kontensasi politik mengisi jabatan politik di pemerintahan
2. Peran lembaga legislative dalam system politik menjadi lemah
Terbentuknya GPRGR hanya merupakan instrument politik presiden sukarno
3. Basic human rights menjadi lemah
Sekarno dengan mudah menyingkirkan lawan- lawan polirtiknya yang tak sesuai dengan atau tidak mempunyai keberanian untuk menentangnya.
4. Anti kebebasan pers
Sejumlah surat kabar dan majalah diberangus oleh sukarno
5. Sentralisasi kekuasaan
Daerah-daerah memiliki otonomi yang sangat terbatas.
Format politik demokrasi terpimpin
Format politik yang terbangun pada masi ini menunjukan bahwa sukarno muncul sebagai penguasa tunggal dalam kekuasaan politik. Masa demokrasi terpimpin terjdi hal-hal berikut:
a. Mengangkat sendiri anggota MPRS dan DPRS
b. Menempatkan MA sebagai pembantu presiden dengan mendudukannnya dalm cabinet
c. Memberi kuasa pada dirinya untuk mengeluarkan PENPRES
d. Munculnya TNI terutama angkatan Darat sebagai kekuatan besar dibawah sukarno
Masa Reformasi
Berlangsung mulai dari Mei 1998 sampai dengan sekarang. Ciri-ciri umum demokrasi Pancasila masa Reformasi, seperti yang tercantum pada demokrasi Pancasila. Selain itu juga lebih ditekankan pada :
- Penegakkan kedaulatan rakyat dengan memberdayakan pengawasan sebagai lembaga negara, lembaga politik, dan kemasyarakatan.
- Pembagian secara tegas wewenang antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
- Penghormatan kepada keberadaan asas, ciri aspirasi, dan program parpol yang multipartai.
Pelaksanaan demokrasi di Indonesia selama kurun waktu 60 tahun terakhir telah banyak mengalami perubahan yang mencakup berbagai hal, yaitu sebagai berikut :
a. Periode 1945-1949 dengan UUD 1945 seharusnya berlaku demokrasi Pancasila namun dalam penerapan berlaku demokrasi liberal
b. Periode 1949-1950 dengan konstitusi RIS berlaku demokrasi liberal.
c. Periode 1950-1959 dengan UUDS 1950 berlaku demokrasi liberal dengan multipartai.
d. Periode 1959-1965 dengan UUD 1945 seharus berlaku demokrasi Pancasila, namun yang diterapkan demokrasi terpimpin (cebderung otoriter).
e. Periode 1966-1998 dengan UUD 1945 berlaku demokrasi Pancasila (cenderung otoriter).
f. Periode 1998 sampai sekarang dengan UUD 1945 berlaku demokrasi Pancasila (cenderung ada perubahan menuju demokratisasi).
Demokrasi pada Masa Orde Reformasi
a. B. J. Habibie membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan (21/ 05/ 1998 – 20/ 10/ 1999)
b. Penolakan MPR terhadap pertanggungjawaban Presiden B. J. Habibie (Tap MPR No III/ MPR/ 1999 tanggal 19 Oktober 1999)
c. Pemilu 07/ 06/ 1999 diikuti oleh 48 partai politik dan berjalan dengan baik.
d. Presiden Abdurachman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri (20/ 10/ 1999 – 23/ 07/ 2001) dengan Kabinet Persatuan Nasional. Kemudian Presiden Abdurachman Wahid diberhentikan karena konflik antara DPR dengan Presiden.
e. Presiden Megawati Soekarno Putri dengan Wakil Presiden Hamzah Haz (23/ 07/ 2001 – 20/ 10/ 2004).
f. Amandemen pertama UUD 1945 pada 19 Oktober 1999, amandemen kedua UUD 1945 pada 18 Agustus 2000, amandemen ketiga UUD 1945 pada 9 November 2001 dan amandemen keempat UUD 1945 pada 10 Agustus 2002.
g. UUD 1945 yang baru terdiri atas 73 pasal, 20 bab, termasuk Bab VII A, VII B, VIII A, IX A dan X A; sedangkan Bab IV dihapus; ditambah tiga aturan peralihan dan dua aturan tambahan. Penjelasan UUD 1945 dihapus, sehingga UUD 1945 yang baru hanya terdiri atas Pembukaan dan pasal – pasal UUD.
h. Pemilu 5 April 2004 diikuti oleh 24 partai politik. Pemilihan Presiden secara langsung putaran pertama 5 Juli 2004 dan putaran kedua 20 September 2004. Pemilu legislatif dan pemilihan Presiden/Wakil Presiden secara langsung untuk pertama kalinya berjalan dengan baik sehingga mendapat pujian dari dalam dan luar negeri.
i. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober 2004. (Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kalla). Inilah pergantian dan serah terima pemimpin nasional kedua kali yang berlangsung dengan tertib dan damai.
j. Konflik vertikal dan horizontal di beberapa daerah, baik karena alasan politik, pemilihan kepala daerah, pemekaran wilayah, maupun karena perebutan sumber daya ekonomi dan sosial – budaya.
k. Konflik antara lembaga tinggi negara, seperti DPR vs DPD, MA vs MK vs KY, MA vs BPK, KPK vs POLRI dan Kejaksanaan Agung.
l. Krisis moral dan krisis hukum (baik menyangkut substansi hukum karena adanya peraturan perundang-undangan yang bertentangan satu sama lain maupun penegakan hukum yang lemah dan tidak adil, bahkan ibarat dijadikan komoditi yang diperjualbelikan). Bagi yang punya uang dan kekuasaan, selalu melakukan upaya hukum dari Pengadilan Negeri, apel ke Pengadilan Tinggi, kasasi ke Mahkamah Agung, bahkan masih bisa melakukan upaya peninjauan kembali di Mahkamah Agung juga. Aneh memang, satu perkara di tingkat kasasi menang, tetapi tingkat peinjauan kembali menjadi kalah, padahal hakim agung berada dalam institusi yang sama. Tampaknya persepsi hukum di antara para ahli hukum seperti bumi dan langit atau ada motif lain.
m. Pemilu 2009 diikuti oleh 44 partai politik nasional dan 6 partai politik daerah Nangroe Aceh Darussalam.
Pada masa ini, peran partai politik kembali menonjol sehingga demokrasi dapat berkembang. Pelaksanaan demokrasi setelah Pemilu banyak kebijakan yang tidak mendasarkan pada kepentingan rakyat, melainkan lebih kea rah pembagian kekuasaan antara presiden dan partai politik dalam DPR. Dengan kata lain, model demokrasi era reformasi dewasa ini kurang mendasarkan pada keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia (walfare state)
Demokrasi Era Reformasi
Dalam suatu Negara yang menganut system demokrasi, demokrasi harus berdasrkan pada suatu kedaulatan rakyat, artinya kekuasaan Negara itu dikelola oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi diartikan sebagai pemerintahan atau kekuasaan dri rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Istilah demokrasi ini memberikan posisi penting bagi rakyat sebab dengan demokrasi, hak-hak rakyat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi Negara dijamin. Penerapan demokrasi di berbagai Negara di dunia memiliki ciri khas dan spesifikasi masing-masing, lazimnya sangat dipengaruhi oleh ciri khas masyarakat sebagai rakyat dalam suatu negara. Indonesia sendiri menganut demokrasi pancasila di mana demokrasi itu dijiwai dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur Pancasila sehingga tidak dapat diselewengkan begitu saja. Implementasi demokrasi pancasila terlihat pada pesta demokrasi yang diselenggarakan tiap lima tahun sekali. Dengan diadakannya Pemilihan Umum baik legislatif maupun presiden dan wakil presiden terutama di era reformasi ini, aspirasi rakyat dan hak-hak politik rakyat dapat disalurkan secara langsung dan benar serta kedaulatan rakyat yang selama ini hanya ada dalam angan-angan akhirnya dapat terwujud.
DAFTAR PUSTAKA
Parjanowati 2008, Demokrasi Pancasila dan pengertian Pancasila secara murni dan konsekuen.
GAFFAN, Afan 1999, Politik Indonesia : Demokrasi, Jakarta pustaka belajar penerbit “Bumi Aksara”, “Paradigma” Kurikulum 2000
Sudarmono SH. Bahan Penataran UUD 1945
Rindjin,Ketut.2009.Pendidikan Pancasila.Singaraja : Unit Penerbitan Univesitas Pendidikan Ganesha
http://www.slideshare.net/amilbusthon7/pelaksanaan-demokrasi-di-indonesia
www.pastiada_komang.blogspot.com
www.google.co.id
http://www.lakpesdam.or.id/publikasi/276/prospek-demokrasi-di-indonesia-ke-arah-tertib-politik
Budiarjo, Miriam. 1994. Demokrasi di Indonesia. Jakarta: PT Gramedia pustaka utama
http://cat22net.blogspot.com/2009/03/indonesia-pada-masa-demokrasi.html
http:///C:/DocumentandSettings/USER/MyDocuments/Demokrasi.htm
Mahmud MD, Muhammad. 2003. Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia. Jakarta: PT Rineka Cipta
Suryanef dan Alrafni. 2006. Bahan ajar. Padang: UNP
www.wikipedia.com
A. DEMOKRASI DI INDONESIA MASA REVOLUSI KEMERDEKAAN
Kata Demokrasi berasal dari Yunani, yaitu demos, yang berarti rakyat, dan kratos, yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi demokrasi ialah rakyat yang berkuasa. Setelah Perang Dunia ke-II, secara formal demokrasi merupakan dasar dari kebanyakan negara di dunia. Di antara semakin banyak aliran pemikiran yang menamakan dirinya sebagai demokrasi, ada dua aliran penting, yaitu demokrasi konstitusional dan kelompok yang mengatasnamakan dirinya “demokrasi” namun pada dasarnya menyandarkan dirinya pada komunisme.
Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf perkembangan. Dan mengenai sifat dan cirinya masih terdapat pelbagai tafsiran serta pandangan. Pada perkembangannya, sebelum berdasarkan pada demokrasi pancasila, Indonesia mengalami tiga periodeisasi penerapan demokrasi, yaitu:
1. Demokrasi Liberal ( 1950-1959 )
2. Demokrasi Terpimpin ( 1959-1966 )
3. Demokrasi Pancasila ( 1966-sekarang )
Reformasi menyebabkan terjadinya perkembangan masyarakat Indonesia yang berusaha membuat loncatan sekali gus dari masyarakat yang masih dihinggapi mentalitas kolonial, masyarakat feodal atau semi-feodal karena belum berhasil dihapuskan selama pemerintahan Presiden Soekarno maupun Soeharto, ke satu masyarakat demokrasi sebagaimana telah terwujud di negara Barat. Berarti, mereka yang berpendapat bahwa demokrasi adalah universal memperoleh dominasi dalam masyarakat. Namun mungkinkah loncatan seperti itu menghasilkan demokrasi yang tidak saja betul-betul mantap tetapi juga bermanfaat bagi kehidupan rakyat banyak ? Padahal sejarah membuktikan bahwa perkembangan demokrasi di dunia Barat yang dipelopori oleh Inggeris, tidak terjadi dalam sekali loncatan dari masyarakat feodal ke masyarakat demokrasi liberal.
Tahun 1945 - 1950, Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Pada saat itu pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan baik. Hal itu disebabkan oleh masih adanya revolusi fisik. Pada awal kemerdekaan masih terdapat sentralisasi kekuasaan hal itu terlihat Pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbnyi sebelum MPR, DPR dan DPA dibentuk menurut UUD ini segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden denan dibantu oleh KNIP. Untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara yang absolut pemerintah mengeluarkan :
• Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945, KNIP berubah menjadi lembaga legislatif.
• Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 tentang Pembentukan Partai Politik.
• Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 tentang perubahan sistem pemerintahn presidensil menjadi parlementer.
Pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan ini (1945-1949), pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada interaksi politik diparlemen dan berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Meskipun tidak banyak catatan sejarah yang menyangkut perkembangan demokrasi pada periode ini, akan tetapi pada periode tersebut telah diletakkan hal-hal mendasar. Pertama, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Kedua, presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi dictator. Ketiga, dengan maklumat Wakil Presiden, maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi system kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita. Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 agustus 1945, keadaan ini berubah total. Pada tanggal 18 agustus soekarno dan moh. Hatta dipilih sebagai presiden dan wakil presiden oleh panitia persiapan kemerdekaan (PPKI). Di sidang terahir di cetuskan ide untuk membuat partai politik (partai nasional indonesia), Badan Keamanan Rakyat (BPR, yang kemudian menjadi TNI) dan komite nasional indonesia (KNI) sebagai pembantu presiden sebelum MPR dan DPR dapat didirikan.
Berjalannya waktu dan terbentuknya berbagai lembaga untuk menggantikan sistem otoriter dari pemerintahan jepang menuju sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Hal ini tercermin dari berubahnya tugas KNIP yang tadinya merupakan pembantu presiden menjadi sedemikian rupa dimana pemerintah bertanggung jawab padanya sebab tanpa MPR dan DPR pemerintah tidak bertanggung jawab kepada pihak siapapun. Dalam masa revolusi ini (1945-1949) partai-partai politik memainkan peran yang penting dalam proses pembuatan keputusan. Wakil-wakil partai duduk dalam KNIP dan kabinet kebanyakan terdiri dari wakil partai. Dalam masa ini wakil kabinet menghadapi berbagai tantangan baik dari luar maupun dari dalam misalnya dua aksi militer belanda pada than 1947-1948 dan pemberontakan PKI pada tahun 1948. Partai-partai tidak selalu sepakat mengenai strategi perjuangan untuk menghadapi sekutu, termasuk perundingan dengan Belanda dan masalah-masalah lain. Setiap kali kabinet jatuh setiap kali komposisi partai dalam kabinet berubah pula. Sampai aksi militer II 1948.
Maklumat yang kedua yaitu maklumat wakil presiden tanggal 3 november 1945 yang berisi pemberian kesempatan kepada rakyat seluas-luasnya untuk mendirikan parrtai politik dalam sistem multi partai. Ini dibuat atas usul BPKNIP berdasarkan penegasan penegasan pendirian beberapa waktu sebelumnyayang terdiri atas dua hal :
1. Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik karena partai-partai politik itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran yang ada dalam masyarakat
2. Pemerintah berharap supaya partai politik telah tersusun sebelum dilangsungkan pemilihan anggota badan perwakilan rakyat pada januari 1946
Maklumat yang ketiga yang dikenal dengan maklumat pemerintah pada tanggal 14 november 1945, maklumat yang di keluarkan atas usul Badan Pekerja Komite Nasional Pusat ini berisi perubahan sistem kabinet presidensial menjadi parlementer. Dengan keluarnya maklumat ini presiden tidak lagi berkedudukan sebagai mana ditentukan dalam pasal 4 ayat 1 UUD 1945 melainkan hanya berfungsi sebagai kepala Negara atau presiden konstitusional dan untuk kedua kalinya terjadi pengurangan kekuasaan presiden.
Beberapa hal yang dapat di garis bawahi terhadap demokrasi yang terjadi pada masa revolusi kemerdekaan yaitu :
1. Political franchise yang menyeluruh, yaitu telah adanya perwujudn terhadap naskah Undang-undang Dasar Republik Indonesia, dengan di deklarasikannya kemerdekaan memiliki makna bahwa semua warga Negara yang sudah dianggap dewasa memilki hak-hak politik yang sama tanpa ada diskriminasi yang bersumber dari ras, agama, suku dan kedaerahan.
2. Presiden yang secara konstitusional memungkinkan dirinya menjadi dictator kemudian dibatasi kekuasaannya ketika komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) di bentuk untuk menggantikan parlemen.
3. Dengan maklumat presiden memberikan kesempatan terbentuknya jumlah partai politik dan selanjutnya menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik indonesia.
Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis antara lain:
1. Keluarnya Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi
2. Ketetapan No. VII/MPR/1998 tentang pencabutan tap MPR tentang Referandum
3. Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bebas dari KKN
4. Tap MPR RI No. XIII/MPR/1998 tentang pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI
5. Amandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen I, II, III, IV
6. Kebijakan politik luar negeri sudah memihak ke RRC (Blok Timur).
Pada Masa Reformasi berhasil menyelenggarakan pemiluhan umum sudah dua kali yaitu tahun 1999 dan tahun 2004.
B. DEMOKRASI PARLEMENTER
Masa demokrasi parlementer merupakan masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hamper semua elemen demokrasi dapat kita temukan perwujudannya dalam kehidupan politik di Indonesia.
Pertama, lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranam yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan.
Kedua, akuntabilitas (pertanggungjawaban) pemegang jabatan dan politis pada umumnya sangat tinggi.
Ketiga, kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh pelung yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal.
Keempat, sekalipun Pemilihan Umum hanya dilaksanakan satu kali yaitu pada 1955, tetapi Pemikihan Umum tersebut benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi.
Kelima, masyarakat pada umumnya dapat merasakan bahwa hak-hak dasar mereka tidak dikurangi sama sekali, sekalipun tidak semua warga Negara dapat memanfaatkannya dengan maksimal.
Keenam, dakam masa pemerintahan Parlementer, daerah-daerah memperoleh otonomi yang cukup bahkan otonomi yamg seluas-luasnya dengan asas desentralisasi sebagai landasan untuk berpijak dalam mengatur hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer. Sistem parlementer ini mulai berlaku sebulan setelah kemerdekaan diproklamasikan. Sistem ini kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1949 (Konstitusi RIS) dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Meskipun sistem ini dapat berjalan dengan memuaskan di beberapa negara Asia lain, sistem ini ternyata kurang cocok diterapkan di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan melemahnya persatuan bangsa. Dalam UUDS 1950, badan eksekutif terdiri dari Presiden sebagai kepala negara konstitusional (constitutional head) dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.
Setelah indonesia memperoleh kedaulatannya dari belanda secara utuh ada 2 hal pokok yang dapat dilihat :
1. Indonesia memilih bentuk federasi (serikat)
2. Dan secara konstituante memakai sistem politik parlementer (liberal)
Affan gaffar memiliki beberapa persepsi tentang demokrasi parlementer pada masa 1950-1959 :
1. Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan, dan hal dapat dilihat dari mosi tidak percayakepada pihak pemerintah yang mengakibatkan pergantian kabinet beberapa kali
2. Akuntabilitas pemegang jabatan dan politisi pada umumnya sangat tinggi.
3. Kehidupan kepartaian dapat dikatakan memperoleh peluang yang besar dan berkembang secara maksimal
4. Pemilu yang diadakan dapat dikatakan telah demokratis karena kompetensi yang berlangsung berjalan dengan intensif, dan adanya kebebasan dalam berkampanye.
5. Masyarakat pada dasarnya dapat merasakan hak dasarnya tidak dikurangi, sekalipun tidak semua warga masyarakat memamfaatkan hak politiknya.
6. Dalam masa pemerintahan ini setiap daerah memperoleh otonomi daerah yang seluas-luasnya
Demokrasi parlementer ini tidaklah bertahan lama hal ini karena beberapa faktor :
1. Dominannya politik aliran hingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan kelompok
2. Basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah
3. Persamaan kepentingan antara presiden soekarno dengan angkatan darat yang tidak senang dengan proses politik yang berjalan.
Kesimpulan
Pada masa revolusi kemerdekan para penyelenggara negara telah berusaha untuk menegakkan demokrasi, walaupun implementasi dari demokrasi yang diciptakan masih terfokus pada upaya mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara agar negara kesatuan dapat terwujud.
Pada masa demokrasi parlementer, telah bermunculan partai-partai politik, serta pemerintah telah berhasil untuk mewujudkan pemilu, walaupun tidak semua masyarakat ikut berpartisipasi aktif. Demokrasi Parlementer, adalah suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan badan legislatif lebih tinggi dari pada badan eksekutif.
DEMOKRASI TERPIMPIN INDONESIA
Presiden Sukarno kemudian pada awal tahun 1957 melontarkan demokrasi yang dianggap relevan dengan kondisi bangsa Indonesia. Pemikiran yang dilontarkan Presiden Sukarno adalah demokrasi terpimpin. Masyarakat Indonesia yang pendidikannya masih relatif rendah memerlukan pimpinan dalam berdemokrasi. Pimpinan yang dimaksudkan adalah ide yang mengarah pada kebijaksanaan. Mereka berusaha mengarahkan proses demokrasi yang berkembang di masyarakat dengan nilai-nilai kebijaksanaan. Sebuah konsep yang secara implicit menuntut adanya kompetensi dan integritas dari mereka yang terpilih sebagai pemimpin.
Kegagalan cabinet Ali II serta potensi disintegrasi dijadikan alas an pemerintah untuk memberlakukan keadaan darurat. Selama berlangsungnya keadaan darurat, praktek demokrasi digiring menuju demokrasi terpimpin. Dan sejak itu militer kemudian memperoleh peluang untuk duduk dalam lembaga di luar pertahanan. Banyak perwira militer aktif yang mulai duduk dalam kabinet, birokrasi, legislatif bahkan kemudian juga terlibat dalam kegiatan ekonomi (Crouch, 1999).
Pengertian demokrasi terpimpin menurut Tap MPRS No. VII/MPRS/1965 adalah kerakyatan yang ipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong diantara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan nasakom dengan ciri:
1. Dominasi Presiden
2. Terbatasnya peran partai politik
3. Berkembangnya pengaruh PKI
Penyimpangan masa demokrasi terpimpin antara lain:
1. Mengaburnya sistem kepartaian, pemimpin partai banyak yang dipenjarakan
2. Peranan Parlemen lembah bahkan akhirnya dibubarkan oleh presiden dan presiden membentuk DPRGR
3. Jaminan HAM lemah
4. Terjadi sentralisasi kekuasaan
5. Terbatasnya peranan pers
6. Kebijakan politik luar negeri sudah memihak ke RRC (Blok Timur)
Akhirnya terjadi peristiwa pemberontakan G 30 September 1965 oleh PKI.
Demokrasi Terpimpin berlaku di Indonesia antara tahun 1959-1966, yaitu dari dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 hingga Jatuhnya kekuasaan Sukarno.
Disebut Demokrasi terpimpin karena demokrasi di Indonesia saat itu mengandalkan pada kepemimpinan Presiden Sukarno.
Terpimpin pada saat pemerintahan Sukarno adalah kepemimpinan pada satu tangan saja yaitu presiden.
Tugas Demokrasi terpimpin :
Demokrasi Terpimpin harus mengembalikan keadaan politik negara yang tidak setabil sebagai warisan masa Demokrasi Parlementer/Liberal menjadi lebih mantap/stabil.
Demokrasi Terpimpin merupakan reaksi terhadap Demokrasi Parlementer/Liberal. Hal ini disebabkan karena :
Pada masa Demokrasi parlementer, kekuasaan presiden hanya terbatas sebagai kepala negara.
Sedangkan kekuasaan Pemerintah dilaksanakan oleh partai.
Dampaknya: Penataan kehidupan politik menyimpang dari tujuan awal, yaitu demokratisasi (menciptakan stabilitas politik yang demokratis) menjadi sentralisasi (pemusatan kekuasaan di tangan presiden).
Pelaksanaan masa Demokrasi Terpimpin :
Kebebasan partai dibatasi
Presiden cenderung berkuasa mutlak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
Pemerintah berusaha menata kehidupan politik sesuai dengan UUD 1945.
Dibentuk lembaga-lembaga negara antara lain MPRS,DPAS, DPRGR dan Front Nasional.
Karakteristik demokrasi terpimpin yakni:
1. Mengaburnya system kepartaian
Pertain- patai politik kehadirannya bukan untuk mempersiapkan diri dalam rangka kontensasi politik mengisi jabatan politik di pemerintahan
2. Peran lembaga legislative dalam system politik menjadi lemah
Terbentuknya GPRGR hanya merupakan instrument politik presiden sukarno
3. Basic human rights menjadi lemah
Sekarno dengan mudah menyingkirkan lawan- lawan polirtiknya yang tak sesuai dengan atau tidak mempunyai keberanian untuk menentangnya.
4. Anti kebebasan pers
Sejumlah surat kabar dan majalah diberangus oleh sukarno
5. Sentralisasi kekuasaan
Daerah-daerah memiliki otonomi yang sangat terbatas.
Format politik demokrasi terpimpin
Format politik yang terbangun pada masi ini menunjukan bahwa sukarno muncul sebagai penguasa tunggal dalam kekuasaan politik. Masa demokrasi terpimpin terjdi hal-hal berikut:
a. Mengangkat sendiri anggota MPRS dan DPRS
b. Menempatkan MA sebagai pembantu presiden dengan mendudukannnya dalm cabinet
c. Memberi kuasa pada dirinya untuk mengeluarkan PENPRES
d. Munculnya TNI terutama angkatan Darat sebagai kekuatan besar dibawah sukarno
Masa Reformasi
Berlangsung mulai dari Mei 1998 sampai dengan sekarang. Ciri-ciri umum demokrasi Pancasila masa Reformasi, seperti yang tercantum pada demokrasi Pancasila. Selain itu juga lebih ditekankan pada :
- Penegakkan kedaulatan rakyat dengan memberdayakan pengawasan sebagai lembaga negara, lembaga politik, dan kemasyarakatan.
- Pembagian secara tegas wewenang antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
- Penghormatan kepada keberadaan asas, ciri aspirasi, dan program parpol yang multipartai.
Pelaksanaan demokrasi di Indonesia selama kurun waktu 60 tahun terakhir telah banyak mengalami perubahan yang mencakup berbagai hal, yaitu sebagai berikut :
a. Periode 1945-1949 dengan UUD 1945 seharusnya berlaku demokrasi Pancasila namun dalam penerapan berlaku demokrasi liberal
b. Periode 1949-1950 dengan konstitusi RIS berlaku demokrasi liberal.
c. Periode 1950-1959 dengan UUDS 1950 berlaku demokrasi liberal dengan multipartai.
d. Periode 1959-1965 dengan UUD 1945 seharus berlaku demokrasi Pancasila, namun yang diterapkan demokrasi terpimpin (cebderung otoriter).
e. Periode 1966-1998 dengan UUD 1945 berlaku demokrasi Pancasila (cenderung otoriter).
f. Periode 1998 sampai sekarang dengan UUD 1945 berlaku demokrasi Pancasila (cenderung ada perubahan menuju demokratisasi).
Demokrasi pada Masa Orde Reformasi
a. B. J. Habibie membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan (21/ 05/ 1998 – 20/ 10/ 1999)
b. Penolakan MPR terhadap pertanggungjawaban Presiden B. J. Habibie (Tap MPR No III/ MPR/ 1999 tanggal 19 Oktober 1999)
c. Pemilu 07/ 06/ 1999 diikuti oleh 48 partai politik dan berjalan dengan baik.
d. Presiden Abdurachman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri (20/ 10/ 1999 – 23/ 07/ 2001) dengan Kabinet Persatuan Nasional. Kemudian Presiden Abdurachman Wahid diberhentikan karena konflik antara DPR dengan Presiden.
e. Presiden Megawati Soekarno Putri dengan Wakil Presiden Hamzah Haz (23/ 07/ 2001 – 20/ 10/ 2004).
f. Amandemen pertama UUD 1945 pada 19 Oktober 1999, amandemen kedua UUD 1945 pada 18 Agustus 2000, amandemen ketiga UUD 1945 pada 9 November 2001 dan amandemen keempat UUD 1945 pada 10 Agustus 2002.
g. UUD 1945 yang baru terdiri atas 73 pasal, 20 bab, termasuk Bab VII A, VII B, VIII A, IX A dan X A; sedangkan Bab IV dihapus; ditambah tiga aturan peralihan dan dua aturan tambahan. Penjelasan UUD 1945 dihapus, sehingga UUD 1945 yang baru hanya terdiri atas Pembukaan dan pasal – pasal UUD.
h. Pemilu 5 April 2004 diikuti oleh 24 partai politik. Pemilihan Presiden secara langsung putaran pertama 5 Juli 2004 dan putaran kedua 20 September 2004. Pemilu legislatif dan pemilihan Presiden/Wakil Presiden secara langsung untuk pertama kalinya berjalan dengan baik sehingga mendapat pujian dari dalam dan luar negeri.
i. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober 2004. (Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kalla). Inilah pergantian dan serah terima pemimpin nasional kedua kali yang berlangsung dengan tertib dan damai.
j. Konflik vertikal dan horizontal di beberapa daerah, baik karena alasan politik, pemilihan kepala daerah, pemekaran wilayah, maupun karena perebutan sumber daya ekonomi dan sosial – budaya.
k. Konflik antara lembaga tinggi negara, seperti DPR vs DPD, MA vs MK vs KY, MA vs BPK, KPK vs POLRI dan Kejaksanaan Agung.
l. Krisis moral dan krisis hukum (baik menyangkut substansi hukum karena adanya peraturan perundang-undangan yang bertentangan satu sama lain maupun penegakan hukum yang lemah dan tidak adil, bahkan ibarat dijadikan komoditi yang diperjualbelikan). Bagi yang punya uang dan kekuasaan, selalu melakukan upaya hukum dari Pengadilan Negeri, apel ke Pengadilan Tinggi, kasasi ke Mahkamah Agung, bahkan masih bisa melakukan upaya peninjauan kembali di Mahkamah Agung juga. Aneh memang, satu perkara di tingkat kasasi menang, tetapi tingkat peinjauan kembali menjadi kalah, padahal hakim agung berada dalam institusi yang sama. Tampaknya persepsi hukum di antara para ahli hukum seperti bumi dan langit atau ada motif lain.
m. Pemilu 2009 diikuti oleh 44 partai politik nasional dan 6 partai politik daerah Nangroe Aceh Darussalam.
Pada masa ini, peran partai politik kembali menonjol sehingga demokrasi dapat berkembang. Pelaksanaan demokrasi setelah Pemilu banyak kebijakan yang tidak mendasarkan pada kepentingan rakyat, melainkan lebih kea rah pembagian kekuasaan antara presiden dan partai politik dalam DPR. Dengan kata lain, model demokrasi era reformasi dewasa ini kurang mendasarkan pada keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia (walfare state)
Demokrasi Era Reformasi
Dalam suatu Negara yang menganut system demokrasi, demokrasi harus berdasrkan pada suatu kedaulatan rakyat, artinya kekuasaan Negara itu dikelola oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi diartikan sebagai pemerintahan atau kekuasaan dri rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Istilah demokrasi ini memberikan posisi penting bagi rakyat sebab dengan demokrasi, hak-hak rakyat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi Negara dijamin. Penerapan demokrasi di berbagai Negara di dunia memiliki ciri khas dan spesifikasi masing-masing, lazimnya sangat dipengaruhi oleh ciri khas masyarakat sebagai rakyat dalam suatu negara. Indonesia sendiri menganut demokrasi pancasila di mana demokrasi itu dijiwai dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur Pancasila sehingga tidak dapat diselewengkan begitu saja. Implementasi demokrasi pancasila terlihat pada pesta demokrasi yang diselenggarakan tiap lima tahun sekali. Dengan diadakannya Pemilihan Umum baik legislatif maupun presiden dan wakil presiden terutama di era reformasi ini, aspirasi rakyat dan hak-hak politik rakyat dapat disalurkan secara langsung dan benar serta kedaulatan rakyat yang selama ini hanya ada dalam angan-angan akhirnya dapat terwujud.
DAFTAR PUSTAKA
Parjanowati 2008, Demokrasi Pancasila dan pengertian Pancasila secara murni dan konsekuen.
GAFFAN, Afan 1999, Politik Indonesia : Demokrasi, Jakarta pustaka belajar penerbit “Bumi Aksara”, “Paradigma” Kurikulum 2000
Sudarmono SH. Bahan Penataran UUD 1945
Rindjin,Ketut.2009.Pendidikan Pancasila.Singaraja : Unit Penerbitan Univesitas Pendidikan Ganesha
http://www.slideshare.net/amilbusthon7/pelaksanaan-demokrasi-di-indonesia
www.pastiada_komang.blogspot.com
www.google.co.id
http://www.lakpesdam.or.id/publikasi/276/prospek-demokrasi-di-indonesia-ke-arah-tertib-politik
Budiarjo, Miriam. 1994. Demokrasi di Indonesia. Jakarta: PT Gramedia pustaka utama
http://cat22net.blogspot.com/2009/03/indonesia-pada-masa-demokrasi.html
http:///C:/DocumentandSettings/USER/MyDocuments/Demokrasi.htm
Mahmud MD, Muhammad. 2003. Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia. Jakarta: PT Rineka Cipta
Suryanef dan Alrafni. 2006. Bahan ajar. Padang: UNP
www.wikipedia.com
tugas pendidikan lingkungan hidup
Jawaban no 1
Supaya tujuan supaya tujuan dan fungsi lingkungan hidup tercapai sesuai dengan asaz Lingkungan hidup sebagaimana terdapat dalam UU no 23 Tahun 1997,UU no 23 Tahun 2009 maka perlu dilakukan yakni harus adanya upaya sadar dan berencana dalam mengelola ruang hidup kita dengan segala benda, daya, keadaan,manusia dan segenap makhluk hidup lain di dalamnya, agar tercapai lingkungan yang serasi-seimbang, bermutu dan berkesinambungan, demi tercapainya keselarasan hubungan manusia dengan lingkungannya dalam kesejahteraan dan kemanfaatan sumberdaya yang bijaksana, bebas dari berbagai kerusakan dan pencemaran, baik bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan sumberdaya alam, berupa tanah, air, udara, dan sumberdaya alam lain yang termasuk ke dalam sumberdaya alam yang diperbaharui maupun tidak diperbaharui. Namun demikian harus disadari bahwa sumberdaya alam yang diperlukan mempunyai keterbatasan dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas, kualitas, ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan sumberdaya alam yang baik dan bijaksana.Pengelolaan lingkungan termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijakan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Sistem tersebut mencakup kemantapan kelembagaan, sumberdaya manusia dan kemitraan lingkungan, disamping perangkat hukum dan perundangan, informasi serta pendanaan. Keterkaitan dan keseluruhan aspek lingkungan telah memberi konsekuensi bahwa pengelolaan lingkungan, termasuk sistem pendukungnya tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi berintegrasi dengan seluruh pelaksanaan pembangunan. Pembangunan nasional yang dilaksanakan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan tersebut membuat pembangunan memiliki beberapa kelemahan, yang sangat menonjol antara lain adalah tidak diimbangi ketaatan aturan oleh pelaku pembangunan atau sering mengabaikan landasan aturan yang semestinya dalam mengelola usaha dan atau kegiatan yang mereka lakukan, khususnya menyangkut bidang sosial dan lingkungan hidup, sehingga menimbulkan permasalahan lingkungan. Oleh karena itu, sesuai dengan rencana Tindak Pembangunan Berkelanjutan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan melalui upaya pengembangan dan penegakan sistem hukum serta upaya rehabilitasi lingkungan. Kebijakan daerah dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup khususnya permasalahan kebijakan dan penegakan hukum yang merupakan salah satu permasalahan lingkungan hidup di daerah dapat meliputi, regulasi Perda tentang Lingkungan. penguatan Kelembagaan Lingkungan Hidup. Penerapan dokumen pengelolaan lingkungan hidup dalam proses perijinan. Sosialisasi/pendidikan tentang peraturan perundangan dan pengetahuan lingkungan hidup. Meningkatkan kualitas dan kuantitas koordinasi dengan instansi terkait dan stakeholders. Pengawasan terpadu tentang penegakan hukum lingkungan. Memformulasikan bentuk dan macam sanksi pelanggaran lingkungan hidup. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia. Peningkatan pendanaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.Kondisi lingkungan hidup dari waktu ke waktu mengalami penurunan kualitas yang disebabkan oleh tingkat pengambilan keputusan, kepentingan pelestarian sering diabaikan sehingga menimbulkan adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi juga menimbulkan konflik sosial maupun konflik lingkungan. Contohnya dengan Melakukan pembaharuan teknologi yang ramah lingkungan, dengan mendukung serta memberikan dana bagi institusi atai individu yang melakukan pembaharuan teknologi tersebut. Misalnya teknologi Biogas, Biopori, dan minyak biji jarak. Mengajak perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang lingkungan dan SDA untuk ikut serta menjaga SDA yang ada, dengan mendorong mereka melakukan corporate sosial responsibility (CSR) sebagai bentuk tanggung jawab terhadap eksploitasi SDA yang dilakukan, dengan membuat UU perihal kewajiban perusahaan melakukan CSR. Mengkampayekan Cinta Indonesia Cinta Lingkungan, seperti buang sampah pada tempatnya, tentunya dengan memberikan sanksi bagi para pelanggar (tanpa pandang levelitas). Mensosialisasikan dengan tepat kebijakan-kebijakan kepada seluruh aspek masyarakat, agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut berperan serta memelihara dan meningkatkan kualitas lingkungan. Meningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM) seperti pengetahuan serta keteranpilan SDM dalam pengelolaan dan pengembagan program serta kegiatan tanggung jawab perusahaan atau CSR. Upaya-upaya tersebut lebih terlihat sebagai gerakan yang berdiri sendiri di masing-masing lokasi, kasus dan aspek lingkungan yang dihadapi. Selain itu, upaya pelestarian yang telah dilaksanakan kurang dirasakan manfaat /kegunaan baik secara jangka menengah maupun jangka panjang.
Pengembangan berwawasan lingkungan. Emil Salim. Jakarta LP3ES. 1986
Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, 1997. Agenda 21 Indonesia, Strategi Nasional untuk Pembangunan Berkelanjutan, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, Jakarta.
Jawaban No 2
Dampak ekosistem buatan terhadap lingkungan alam dan sosial yakni Ekosistem merupakan tatanan secara utuh dari seluruh unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem juga dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik yang kompleks antara organisme dengan lingkungannya. Pembangunan adalah proses perubahan tatanan alami (ekosistem) yang menuju pada peningkatan peran dan fungsi ekosistem ke arah yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Oleh karena itu pembangunan harus dapat menjamin mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dibandingkan dengan jika dibiarkan secara alami tanpa adanya pembangunan (perubahan). Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Bendungan adalah suatu ekosistem buatan yang berupa bangunan penahan atau penimbun air untuk berbagai keperluan, misalnya irigasi, pembangkit listrik.Hutan anaman industri adalah hutan yang sengaja ditanami dengan jenis tanaman industri. Jenis tanaman yang umum ditanam adalah jati, pinus, mahoni, rasamala, dan damar. Agroekosistem adalah suatu ekosistem buatan berupa ekosistem pertanian, misalnya sawah irigasi, sawah tadah hujan, sawah surjan, sawah rawa, sawah pasang surut, perkebunan (teh, kopi kelapa sawit, dan karet), kolam tambak, ladang, dan pekarangan..
Namun konsekuensi dari pembangunan adalah terjadinya perubahan ekosistem alami menjadi ekosistem buatan manusia yang disebut pula lingkungan buatan. Yang dimaksud dengan Ekosistem Buatan yaitu ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia. Misalnya, kolam, waduk, sawah, ladang, dan taman. Pada umumnya, ekosistem buatan mempunyai komponen biotik sesuai dengan yang diinginkan pembuatnya. Pada ekosistem sawah, komponen biotik yang banyak, yaitu padi dan kacang, pada waduk ekosistem yang banyak, yaitu ikan, dll. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ekosistem buatan mendapatkan subsidi energi dari luar, tanaman atau hewan peliharaan didominasi pengaruh manusia, dan memiliki keanekaragaman rendah. Contoh ekosistem buatan adalah bendungan, hutan tanaman produksi seperti jati dan pinus, agroekosistem berupa sawah tadah hujan, sawah irigasi, perkebunan sawit, ekosistem pemukiman seperti kota dan desa, ekosistem ruang angkasa.
Jika ekosistem buatan ini terus digunakan mkaa yang terjadi adalah memburuknya ekosistem alami karena hanya ekosistem buatan saja yang digunakan.maka disini perlu adanya penggunaan ekositem secara benar, baik yang merupakan ekosistem alami maupun ekosistem buatan itu sendiri. Contohnya saja jika kita hnya menggunakan ekosistem buatan yakni kolam/tambak saja maka yang terjadi disini yaitu tidak digunakannya lagi tempat yang bisa untuk memelihara ikan yakni sungai. Padahal sungai selain juga bisa digunakan untuk peternakan ikan secara tambak/kolam malah disungai mungkin yang tidak bisa mendapatkan makanan yang bisanya hanya ada ditambak tapi juga dapat dari sungai tersebut, maka kita juga perlu adanya penggunaan ekosistem secara baik agar takhanya satu saja yang didayagunakan. kecenderungan menurunnya kualitas lingkungan hidup, yang disebabkan oleh rendahnya kesadaran terhadap lingkungan, meluasnya lahan kritis dan kerusakan hutan yang disebabkan oleh ilegal loging, kelangkaan air bersih, kekeringan pada musim kemarau, banjir di musim hujan serta berbagai kerusakan lingkungan hidup lainnya, baik yang bersumber dari sistem sosial kemasyarakatan maupun perkembangan teknologi yang tidak ramah lingkungan. ekosistem buatan manusia adalah hasil dari pengembangan lahan seperti danau buatan, kanal, taman, kebun. Lainnya adalah kawasan pertanian, hutan buatan, kebun sayuran dan lahan yang dikelola untuk mendukung usaha pertanian dan peternakan. Dibuat untuk keperluan rekreasi, suplai pangan, irigasi atau observasi (akuarium atau pembiakan kupu-kupu), ekosistem buatan selalu didesain untuk keperluan pihak luar. Tepatnya manusia. Sedangkan ekosistem alami hadir untuk keperluan penghuninya. Selain itu, ekosistem buatan lebih sederhana tidak sekomplek yang alami. Ekosistem buatan memiliki lebih sedikit keanekaragaman organik dan jaring-jaring makanannya lebih sederhana. Dari segi pengelolaan, ekosistem alami memiliki sistem pengaturan tersendiri, dengan kata lain campur tangan dari luar hanya akan mengganggu kestabilan. Sebalinya, tanpa intervensi manusia, ekosistem buatan akan hancur dan mati.
Pengembangan berwawasan lingkungan. Emil Salim. Jakarta LP3ES. 1986
Marfai, M.A. 2005. Moralitas Ligkungan, Wahana Hijau, Yogyakarta Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2002. Rencana Strategis Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemda Propinsi DI Yogyakarta.
Jawaban No 3
Yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan yakni Pembangunan yang seimbang dan terpadu antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup adalah prinsip pembangunan yang senantiasa menjadi dasar pertimbangan utama bagi seluruh sektor dan daerah guna menjamin keberlanjutan proses pembangunan itu sendiri. Kualitas lingkungan hidup sangat bergantung pada perilaku dan kapasitas manusia yang hidup di dalamnya. Hal ini juga membutuhkan prasarana pendukung dalam bentuk peraturan yang konsisten, dan standar penilaian yang jelas. Ekosistem sebagai sendi utama kehidupan di muka bumi harus menjadi salah satu dasar pertimbangan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Meletakkannya dalam asas tertinggi adalah suatu keharusan demi mewujudkan makna terdalam pemenuhan kebutuhan manusia. Strategi pembangunan nasional bukan hanya Pekerjaan rumah pemerintah berkuasa, namun menjadi kewajiban semua pihak, karena setiap manusia hidup di alam dan tergantung terhadap substansi penting yang terkandung dalam alam itu sendiri. Dalam melaksanakan pembangunan yang harus diperhatikan adalah ekosistem yang alami dan ekosistem yang buatan, karena sama-sama penting dalam pembangunan itu sendiri. Tapi juga memberikan batasan tertentu agar keduanya tak saling terbentur satu sama lain. Karena dalam pembangunan juga telah diterapkan pembangunan yang berbasis pada ekosistem maka pembangunan harus memiliki tolak ukur yakni ekosistem yangbaik bagi semua makluk hidup itu sendiri. Pembangunan merupakan proses yang dinamis dimana setiap daerah/wilayah turut serta. Daerah telah maju berusaha meningkatkan dan mencari cara-cara baru dalam penggunaan sumber-sumber alam dan lingkungan hidup bagi masyarakatnya. Meskipun dalam pembangunan itu tiap daerah mempunyai titik tolak dan tingkat kemajuan pembangunan yang berbeda, tetapi pembangunan disuatu daerah berpengaruh terhadap daerah lain dan sebaliknya. Pembangunan sendiri adalah suatu bentuk intervensi, dalam arti positif mengubah atau meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penanaman nilai-nilai baru. Hakekatnya, pembangunan merupakan usaha untuk menerapkan nilai-nilai dan pranata-pranata yang baru, yang pada dasarnya dapat dilihat sebagai suatu pendekatan perubahan sosial yang dominan (mainstream approach), yakni perubahan sosial yang direkayasa oleh negara. Ukuran sosial yang sering terabaikan adalah pemerataan pembangunan, keadilan sosial, penghargaan terhadap hak asasi manusia dan demokrasi. Dalam kegiatan pembangunan, manusia membutuhkan sumber daya alam sebagai salah satu faktor produksi dan membuang sisa atau limbah ke lingkungan. Sedangkan ekosistem adalah suatu komunitas tumbuhan, hewan dan mikroorganisme beserta lingkungan non-hayati yang dinamis dan kompleks, serta saling berinteraksi sebagai suatu unit yang fungsional. Manusia merupakan bagian yang terintegrasi dalam ekosistem. Ekosistem sangat bervariasi dalam hal ukuran – dapat berupa genangan air pada suatu lubang pohon hingga ke samudera luas. Jasa ekosistem adalah manfaat yang diperoleh manusia dari suatu eksosistem. Manfaat ini termasuk jasa penyediaan, seperti pangan dan air; jasa pengaturan seperti pengaturan terhadap banjir, kekeringan, degradasi lahan dan penyakit; jasa pendukung seperti pembentukan tanah dan silkus hara; serta jasa kultural seperti rekreasi, spiritual, keagamaan dan manfaat nonmaterial lainnya. Jasa ekosistem ini termasuk penyediaan hasil- hasil produksi seperti pangan, bahan bakar dan serat; pengaturan, misalnya penataan iklim dan kontrol terhadap penyakit; serta manfaat non-material contohnya adalah manfaat spiritual atau keindahan. Jika terjadi perubahan terhadap jasa ini maka kesejahteraan manusia dalam berbagai hal akan turut terpengaruh pula. Sedangkan kesejahteraan manusia memiliki banyak dimensi, termasuk kehidupan yang baik, kekebasan dan pilihan, kesehatan, hubungan sosial yang baik dan keamanan. Kesejahteraan merupakan sisi kebalikan dari kemiskinan, yang didefinisikan sebagai: “kemunduran yang nyata terhadap kesejahteraan”. Dimensi kesejahteraan yang selama ini dikenal dan dialami oleh manusia tergantung pada situasi, termasuk kondisi geografi setempat, kultur dan kondisi ekologi. Permintaan akan jasa ekosistem ini sekarang menjadi sedemikian besarnya sehingga trade-off antar jasa tersebut dapat menjadi suatu faktor penentu yang penting. Sebagai contoh, suatu negara dapat meningkatkan jumlah produksi pangan melalui konversi kawasan hutan menjadi lahan pertanian. Namun demikian, tindakan tersebut dapat mengurangi jasa lain yang memiliki kepentingan yang sama atau bahkan lebih besar, misalnya tersedianya air yang bersih, kayu, sarana ekoturisme, atau jasa pengaturan terhadap banjir dan kontrol terhadap kekeringan. Selama ini telah banyak terdapat indikasi bahwa kebutuhan manusia terhadap ekosistem akan tetap meningkat pada dekade mendatang. Pada tahun 2050 diperkirakan penduduk dunia akan meningkat empat kali lipat, sehingga permintaan dan konsumsi akan sumber-sumber biologi dan fisik akan bertambah pesat pula, sekaligus meningkatkan dampak terhadap ekosistem dan jasa yang dapat diberikan oleh ekosistem
Otto Soemarwoto, Enam Tolok Ukur Pembangunan Berkelanjutan, 26/06/06
Zakaria R.Yando (1994) Hak Pengelolaan Dalam Sistem UUPA, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
http://bangazul.blogspot.com/2009/03/pendekatan-ekosistem-dalam-pembangunan.htm
Jawaban No 4
Individu adalah seorang manusia yang tidak hanya memiliki peranan khas di dalam lingkungan sosialnya, melainkan juga mempunyai kepribadian serta pola tingkah laku spesifik didirinya. Terdapat tiga aspek yang melekat sebagai persepsi terhadap individu yaitu aspek organic akan membaa akibat pada aspek yang lainnya. Individu dalam tingkah laku menurut ola pribadinya ada 3 kemungkinan: pertama menyimpang dari norma kolektif kehilangan individualitasnyam kedua takluk terhadap kolektif dan ketiga mempengaruhi masyarakat. Hubungan antara individu dan masyarakat telah.banyak disoroti oleh para ahli baik para filsuf maupun para ilmuan sosial. Berbagai pandangan itu pada dasarnya dapat dikelompokkan kedalam tiga pendapat yaitu pendapat yang menyatakan bahwa (1) masyarakat yang menentukan individu, (2) individu yang menentuk masyarakat, dan (3) idividu dan masyarakat saling menentukan.
Pandangan yang pertama terhadap hubungan antara masyarakat dan individu didasarkan bahwa masyarakat itu mempunyai suatu realitas tersendini. Masyarakat yang penting dan Individu itu hidup untuk masyarakat. Pandangan ini berakar pada realisme yaitu suatu aliran filsafat yang mengatakan bahwa konsep-konsep umum seperti manusia binatang, pohon, keadaan, keindahan dan sebagainya itu mewakili realita luar diri yang memikirkan mereka. Jadi di luar manusia yang sedang berpikir ada suatu realitas tertentu yang bersifat umum. Oleh karena itu berlaku secara umum dan tidak terikat oleh yang satu persatu. Jika mengatakan manusia itu makhluk jasmani dan rohani, maka kita membicarakan setiap manusia terlepas dan manusia yang manapun dan di manapun. Konsekuensi dari pendapat itu maka masyarakat itu merupakan suatu realitas. Masyarakat memiliki realitas tersendiri dan tidak terikat oleh unsur yang lain dan yang berlaku umum. Masyarakat yang dipindahkan oleh seseorang itu berada di luar orang yang berpikir tentang masyarakat itu sendiri. Sebelum individu ada masyarakat yang dipikirkan itu telah ada. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang sama-sama di taati dalam lingkungannya. Hubungan individu dan masyarakat pada hakikatnya merupakan hubungan fungsional; artinya hubungan antar individu dalam suatu kolektifitas merupakan kesatuan yang terbuaka dan ketergantungan abtara satu sama lainnya. Alasan pokok terjadinya kondisi ini adalah bahwa individu dalam hidupnya senantiasa menghubungkan kepentingan dan kepuasannya pada orang lain. Hubungan individu dengan masyarakat bermula timbul dari pengaruh keluarga dan dari kondisi keluarga kemudian membawa kesadaran bahwa dirinya berbeda dengan lingkungan sosialnya. Dengan perbedaan-perbedaan ini berarti individu semakin menyadari akan kekeluargaan masing-masing yang apabila tidak di pertukarkan, maka individu ini tidak akan dapat mencapai harapan hidupnya dengan sempurna.
Banyak para ahli telah memberikan pengertian tentang masyarakat. Smith, Stanley dan shores mendefenisikan masyarakat sebagi suatu kelompok individu-individu yang terorganisasi serta berfikir tentang diri mereka sendiri sebagai suatu kelompok yang bebeda. Dari pengertian tersebut ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu bahwa masyarkat itu kelompok yang terorganisasi dan masyarakat itu suatu kelompok yang berfikir tentang dirinya sendiri yang berbeda dengan kelompok yang lain. Oleh karena itu orang yang berjalan bersama-sama atau duduk bersama-sama yang tidak terorganisasi bukanlah masyarakat. Kelompok yang tidak befikir tentang kelompoknya sebagai suatu kelompok bukanlah masyarakat. Oleh karena itu kelompok burung yang terbang bersama dan semut yang berbaris rapi bukanlah masyarakat dalam arti yang sebenarnya sebab mereka berkelompok hanya berdasarkan naluri saja. Soejono Soekanto menjelaskan bahwa masyarakat yang sudah komlels, individu biasanya menjadi anggota dari kelompok-kelompok social tertentu sekaligus misalnya atas dasar ras, dll. Akan tetapi dalam hal lain, seperti di bidang pekerjaan, rekreasi dan sebagainya keanggotaanya bersifat suka rela. Dengan demikian maka terdapat derajat tertentu serta arti tertentu bagi individu-individu tadi, sehubungan dengan keanggotaan kelompok social tertentu, sehingga bagi individu terdapat dorongan-dorongan tertentu pula sebagai anggota suatu kelompok social. Dan suatu pergaulan hidup atau suatu bentuk kehidupan bersama manusia maka masyarakat itu mempunyai cirri-ciri: manusia yang hidup bersama, bercampur untuk waktu yang lama, mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan dan mereka merupakan suatu system hidup bersama. Contohnya disini adalah kerja sama antara warga satu kelurahan untuk kerja begotong royong membersihkan lingkugan tepat tinggal mereka, karena warna masyarakt ini sang membutuhkan orang lain
Hassan Shadily, 1983; Sosiologi Untuk Masyarakat Indosesia, Penerbit: PT Bina Ajsara, Jakarta.
Soejono Soekanto, 1982; Sosiologi Suatu Pegantar, Penerbit: CV. Rajawali, Jakarta.
Jawaban No 5
Individu memandang manusia sebagal seorang individu itu sebagai segala-galanya di luar individu itu tidak ada. Jadi masyarakat pun pada dasarnya tidak ada yang ada hanya individu. Sebaliknya paham totalisme memandang masyarakat itu segala di luar masyarakat itu tidak ada. Jadi individu itu hanya ada jika masyarakat itu ada. Adanya individu itu terikat pada adanya masyarakat. Paham yang ketiga ini memandang masyarakat sebagai proses di mana manusia sendiri mengusahakan kehidupan bersama mcnurut konsepsinya dengan bertanggung jawab atas hasilnya. Manusia tidak berada di dalam masyarakat bagaikan burung di dalam kurungannya, melainkan ia bermasyarakat. Masyarakat bulcan wadah melainkan aksi, yaitu social action. Masyarakat terdiri dari sejumlab pengertian, perasaan, sikap, dan tindakan, yang tidak terbilang banyaknya. Orang berkontak dan berhubungan satu dengan yang lain menurut pola-pola sikap dan perilaku tertentu, yang entah dengan suka, entah terpaksa telah diterima oleh mereka. Umumnya dapat dikatakan bahwa kebanyakan orang akan menyesuaikan kelakuan mereka dengan pola-pola itu. Seandainya tidak, hidup sebagai manusia menjadi mustahil. “Masyarakat sebagai proses” dapat dipandang dari dua segi yang dalam kenyataannya tidak dipisahkan satu dengan yang lain karena merupakan satu kesatuan. Pertama masyarakat dapat dipandang dari segi anggotanya yang membentuk, mendukung, menunjang dan meneruskan suatu pola kehidupan tertentu yang kita sebut masyarakat. Kedua masyarakat dapat ditinjau dari segi pengaruh struktumya atas anggotanya. Pengaruh ini sangat penting sehingga boleh dikatakan bahwa tanpa pengaruh ini manusia satu persatu tidak akan hidup. Marilah kita perhatikan bagaimana jika pengaruh masyarakat yang berupa kepemimpinan, bahasa, hukum, agama, keluarga, ekonomi, pertahanan, moralitas dan lain sebagainya. Tanpa itu semua manusia satu persatu tidak akan berdaya, ia akan jatuh ke dalam suatu keadaan, di mana-mana manusia tidak akan berdaya dan manusia akan hancur oleh kekuatan-kekuatan alam dan nalurinya sendin. Hubungan individu-masyarakat yaitu bahwa hidup bermasyarakat adalah ciptaan dan usaha manusia sendiri.. Mereka ada usaha manusia, yang terus dipertahankan, dipelihara, ditunjang, atau apabila perlu-diubahkan atau diganti oleh manusia. Mereka adalah bagian hidupnya. Mereka adalah bentuk perilaku yang tergantung dari dia. Hidup bermasyarakat yang diusahakan dan diciptakan sendiri, bertujuan untuk memungkinkan perkembangannya sebagai manusia. Sebab tanpa masyarakat tidak ada hidup individual yang manusiawi. Jadi manusia sekaligus membentuk dan dibentuk oleh hasil karyanya sendiri, yaitu masyarakat. Manusia tidak bebas dalam arti bahwa ia bebas memilih antara hidup sendiri atau hidup berbagai dengan orang lain. Ia harus hidup berbagai agar tidak hancur. Tetapi cara dan bentuk hidup berbagai itu ditentukannya dengan bebas. Tidak ada satu pola kebudayaan yang mutlak dan universal. Jadi ada relasi timbal balik antara individu. Di satu pihak individu ikut membentuk dan menegakkan masyarakat, dan ia bertanggungjawab. Di lain pihak masyarakat menghidupi individu dan oleh karenanya bersifat mengikat bagi dia.
Mengenai bagainama peranan antara individu dengan masyarakat kebudayaan dalam melestarikan potensi lingkungan hidup maka ada tiga alternative jawabannya yang pertama indifidu memiliki status yang relative dominan terhadap masyarakat, kedua masyarakat memiliki status yang relative dominan terhadap individu, individu dan masyarakat saling ketergantungan. Hubungan antara individu dengan masyarakat seperti di maksud di atas menunjukkan bahwa individu memiliki status yang relative dominan terhadap masyarakat, sedangkan lainnya menganggap bahwa individu itu tunduk pada masyarakat. Namun demikian masalah status individu di dalam masyarakat biasanya merupakan satu kesatuan dari bentuk masyarakat yang tidak terbatas kualitasnya. Setiap satuan individu itu masing-masing mempunyai kekhususan yang berpengaruh terhadap dinamika kehidupan masyarakat. Individu sangat berperan dalam menjanga lingkungan, karena individu sagat berperan aktif. Dalam kehidupan indivudu dan masyarakat bersperan aktif. Seain individu masarakat juga memiliki perannya yakni menjaga lingkungan ini karena mereka secara bersama-sama mejaga ligkungan dan mereka juga akan menikmatinaya nanti.
Di satu pihak individu ikut membentuk dan menegakkan masyarakat, dan ia bertanggungjawab. Di lain pihak masyarakat menghidupi individu dan oleh karenanya bersifat mengikat bagi dia. Manusia merupakan makhluk hidup yang mempunyai keinginan untuk menyatu dengan sesamanya serta alam lingkungan di sekitarnya, karena mereka adalah makhluk sosial. Oleh karena itu manusia ingin membentuk suatu kelurga, dimana dengan terbetuknya suatu keluarga itulah mereka jadi tidak hidup sendiri. Setelah mereka berkeluarga maka mereka akan menempate lingkungan barunya, dan dari sekumpulan keluarga itulah mereka bisa membentuk masyarakat. Maka dari itulah mereka saling berhubungan.
Hassan Shadily, 1983; Sosiologi Untuk Masyarakat Indosesia, Penerbit: PT Bina Ajsara, Jakarta.
Soejono Soekanto, 1982; Sosiologi Suatu Pegantar, Penerbit: CV. Rajawali, Jakarta.
Supaya tujuan supaya tujuan dan fungsi lingkungan hidup tercapai sesuai dengan asaz Lingkungan hidup sebagaimana terdapat dalam UU no 23 Tahun 1997,UU no 23 Tahun 2009 maka perlu dilakukan yakni harus adanya upaya sadar dan berencana dalam mengelola ruang hidup kita dengan segala benda, daya, keadaan,manusia dan segenap makhluk hidup lain di dalamnya, agar tercapai lingkungan yang serasi-seimbang, bermutu dan berkesinambungan, demi tercapainya keselarasan hubungan manusia dengan lingkungannya dalam kesejahteraan dan kemanfaatan sumberdaya yang bijaksana, bebas dari berbagai kerusakan dan pencemaran, baik bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan sumberdaya alam, berupa tanah, air, udara, dan sumberdaya alam lain yang termasuk ke dalam sumberdaya alam yang diperbaharui maupun tidak diperbaharui. Namun demikian harus disadari bahwa sumberdaya alam yang diperlukan mempunyai keterbatasan dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas, kualitas, ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan sumberdaya alam yang baik dan bijaksana.Pengelolaan lingkungan termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijakan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Sistem tersebut mencakup kemantapan kelembagaan, sumberdaya manusia dan kemitraan lingkungan, disamping perangkat hukum dan perundangan, informasi serta pendanaan. Keterkaitan dan keseluruhan aspek lingkungan telah memberi konsekuensi bahwa pengelolaan lingkungan, termasuk sistem pendukungnya tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi berintegrasi dengan seluruh pelaksanaan pembangunan. Pembangunan nasional yang dilaksanakan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan tersebut membuat pembangunan memiliki beberapa kelemahan, yang sangat menonjol antara lain adalah tidak diimbangi ketaatan aturan oleh pelaku pembangunan atau sering mengabaikan landasan aturan yang semestinya dalam mengelola usaha dan atau kegiatan yang mereka lakukan, khususnya menyangkut bidang sosial dan lingkungan hidup, sehingga menimbulkan permasalahan lingkungan. Oleh karena itu, sesuai dengan rencana Tindak Pembangunan Berkelanjutan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan melalui upaya pengembangan dan penegakan sistem hukum serta upaya rehabilitasi lingkungan. Kebijakan daerah dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup khususnya permasalahan kebijakan dan penegakan hukum yang merupakan salah satu permasalahan lingkungan hidup di daerah dapat meliputi, regulasi Perda tentang Lingkungan. penguatan Kelembagaan Lingkungan Hidup. Penerapan dokumen pengelolaan lingkungan hidup dalam proses perijinan. Sosialisasi/pendidikan tentang peraturan perundangan dan pengetahuan lingkungan hidup. Meningkatkan kualitas dan kuantitas koordinasi dengan instansi terkait dan stakeholders. Pengawasan terpadu tentang penegakan hukum lingkungan. Memformulasikan bentuk dan macam sanksi pelanggaran lingkungan hidup. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia. Peningkatan pendanaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.Kondisi lingkungan hidup dari waktu ke waktu mengalami penurunan kualitas yang disebabkan oleh tingkat pengambilan keputusan, kepentingan pelestarian sering diabaikan sehingga menimbulkan adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi juga menimbulkan konflik sosial maupun konflik lingkungan. Contohnya dengan Melakukan pembaharuan teknologi yang ramah lingkungan, dengan mendukung serta memberikan dana bagi institusi atai individu yang melakukan pembaharuan teknologi tersebut. Misalnya teknologi Biogas, Biopori, dan minyak biji jarak. Mengajak perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang lingkungan dan SDA untuk ikut serta menjaga SDA yang ada, dengan mendorong mereka melakukan corporate sosial responsibility (CSR) sebagai bentuk tanggung jawab terhadap eksploitasi SDA yang dilakukan, dengan membuat UU perihal kewajiban perusahaan melakukan CSR. Mengkampayekan Cinta Indonesia Cinta Lingkungan, seperti buang sampah pada tempatnya, tentunya dengan memberikan sanksi bagi para pelanggar (tanpa pandang levelitas). Mensosialisasikan dengan tepat kebijakan-kebijakan kepada seluruh aspek masyarakat, agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut berperan serta memelihara dan meningkatkan kualitas lingkungan. Meningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM) seperti pengetahuan serta keteranpilan SDM dalam pengelolaan dan pengembagan program serta kegiatan tanggung jawab perusahaan atau CSR. Upaya-upaya tersebut lebih terlihat sebagai gerakan yang berdiri sendiri di masing-masing lokasi, kasus dan aspek lingkungan yang dihadapi. Selain itu, upaya pelestarian yang telah dilaksanakan kurang dirasakan manfaat /kegunaan baik secara jangka menengah maupun jangka panjang.
Pengembangan berwawasan lingkungan. Emil Salim. Jakarta LP3ES. 1986
Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, 1997. Agenda 21 Indonesia, Strategi Nasional untuk Pembangunan Berkelanjutan, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, Jakarta.
Jawaban No 2
Dampak ekosistem buatan terhadap lingkungan alam dan sosial yakni Ekosistem merupakan tatanan secara utuh dari seluruh unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem juga dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik yang kompleks antara organisme dengan lingkungannya. Pembangunan adalah proses perubahan tatanan alami (ekosistem) yang menuju pada peningkatan peran dan fungsi ekosistem ke arah yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Oleh karena itu pembangunan harus dapat menjamin mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dibandingkan dengan jika dibiarkan secara alami tanpa adanya pembangunan (perubahan). Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Bendungan adalah suatu ekosistem buatan yang berupa bangunan penahan atau penimbun air untuk berbagai keperluan, misalnya irigasi, pembangkit listrik.Hutan anaman industri adalah hutan yang sengaja ditanami dengan jenis tanaman industri. Jenis tanaman yang umum ditanam adalah jati, pinus, mahoni, rasamala, dan damar. Agroekosistem adalah suatu ekosistem buatan berupa ekosistem pertanian, misalnya sawah irigasi, sawah tadah hujan, sawah surjan, sawah rawa, sawah pasang surut, perkebunan (teh, kopi kelapa sawit, dan karet), kolam tambak, ladang, dan pekarangan..
Namun konsekuensi dari pembangunan adalah terjadinya perubahan ekosistem alami menjadi ekosistem buatan manusia yang disebut pula lingkungan buatan. Yang dimaksud dengan Ekosistem Buatan yaitu ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia. Misalnya, kolam, waduk, sawah, ladang, dan taman. Pada umumnya, ekosistem buatan mempunyai komponen biotik sesuai dengan yang diinginkan pembuatnya. Pada ekosistem sawah, komponen biotik yang banyak, yaitu padi dan kacang, pada waduk ekosistem yang banyak, yaitu ikan, dll. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ekosistem buatan mendapatkan subsidi energi dari luar, tanaman atau hewan peliharaan didominasi pengaruh manusia, dan memiliki keanekaragaman rendah. Contoh ekosistem buatan adalah bendungan, hutan tanaman produksi seperti jati dan pinus, agroekosistem berupa sawah tadah hujan, sawah irigasi, perkebunan sawit, ekosistem pemukiman seperti kota dan desa, ekosistem ruang angkasa.
Jika ekosistem buatan ini terus digunakan mkaa yang terjadi adalah memburuknya ekosistem alami karena hanya ekosistem buatan saja yang digunakan.maka disini perlu adanya penggunaan ekositem secara benar, baik yang merupakan ekosistem alami maupun ekosistem buatan itu sendiri. Contohnya saja jika kita hnya menggunakan ekosistem buatan yakni kolam/tambak saja maka yang terjadi disini yaitu tidak digunakannya lagi tempat yang bisa untuk memelihara ikan yakni sungai. Padahal sungai selain juga bisa digunakan untuk peternakan ikan secara tambak/kolam malah disungai mungkin yang tidak bisa mendapatkan makanan yang bisanya hanya ada ditambak tapi juga dapat dari sungai tersebut, maka kita juga perlu adanya penggunaan ekosistem secara baik agar takhanya satu saja yang didayagunakan. kecenderungan menurunnya kualitas lingkungan hidup, yang disebabkan oleh rendahnya kesadaran terhadap lingkungan, meluasnya lahan kritis dan kerusakan hutan yang disebabkan oleh ilegal loging, kelangkaan air bersih, kekeringan pada musim kemarau, banjir di musim hujan serta berbagai kerusakan lingkungan hidup lainnya, baik yang bersumber dari sistem sosial kemasyarakatan maupun perkembangan teknologi yang tidak ramah lingkungan. ekosistem buatan manusia adalah hasil dari pengembangan lahan seperti danau buatan, kanal, taman, kebun. Lainnya adalah kawasan pertanian, hutan buatan, kebun sayuran dan lahan yang dikelola untuk mendukung usaha pertanian dan peternakan. Dibuat untuk keperluan rekreasi, suplai pangan, irigasi atau observasi (akuarium atau pembiakan kupu-kupu), ekosistem buatan selalu didesain untuk keperluan pihak luar. Tepatnya manusia. Sedangkan ekosistem alami hadir untuk keperluan penghuninya. Selain itu, ekosistem buatan lebih sederhana tidak sekomplek yang alami. Ekosistem buatan memiliki lebih sedikit keanekaragaman organik dan jaring-jaring makanannya lebih sederhana. Dari segi pengelolaan, ekosistem alami memiliki sistem pengaturan tersendiri, dengan kata lain campur tangan dari luar hanya akan mengganggu kestabilan. Sebalinya, tanpa intervensi manusia, ekosistem buatan akan hancur dan mati.
Pengembangan berwawasan lingkungan. Emil Salim. Jakarta LP3ES. 1986
Marfai, M.A. 2005. Moralitas Ligkungan, Wahana Hijau, Yogyakarta Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2002. Rencana Strategis Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemda Propinsi DI Yogyakarta.
Jawaban No 3
Yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan yakni Pembangunan yang seimbang dan terpadu antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup adalah prinsip pembangunan yang senantiasa menjadi dasar pertimbangan utama bagi seluruh sektor dan daerah guna menjamin keberlanjutan proses pembangunan itu sendiri. Kualitas lingkungan hidup sangat bergantung pada perilaku dan kapasitas manusia yang hidup di dalamnya. Hal ini juga membutuhkan prasarana pendukung dalam bentuk peraturan yang konsisten, dan standar penilaian yang jelas. Ekosistem sebagai sendi utama kehidupan di muka bumi harus menjadi salah satu dasar pertimbangan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Meletakkannya dalam asas tertinggi adalah suatu keharusan demi mewujudkan makna terdalam pemenuhan kebutuhan manusia. Strategi pembangunan nasional bukan hanya Pekerjaan rumah pemerintah berkuasa, namun menjadi kewajiban semua pihak, karena setiap manusia hidup di alam dan tergantung terhadap substansi penting yang terkandung dalam alam itu sendiri. Dalam melaksanakan pembangunan yang harus diperhatikan adalah ekosistem yang alami dan ekosistem yang buatan, karena sama-sama penting dalam pembangunan itu sendiri. Tapi juga memberikan batasan tertentu agar keduanya tak saling terbentur satu sama lain. Karena dalam pembangunan juga telah diterapkan pembangunan yang berbasis pada ekosistem maka pembangunan harus memiliki tolak ukur yakni ekosistem yangbaik bagi semua makluk hidup itu sendiri. Pembangunan merupakan proses yang dinamis dimana setiap daerah/wilayah turut serta. Daerah telah maju berusaha meningkatkan dan mencari cara-cara baru dalam penggunaan sumber-sumber alam dan lingkungan hidup bagi masyarakatnya. Meskipun dalam pembangunan itu tiap daerah mempunyai titik tolak dan tingkat kemajuan pembangunan yang berbeda, tetapi pembangunan disuatu daerah berpengaruh terhadap daerah lain dan sebaliknya. Pembangunan sendiri adalah suatu bentuk intervensi, dalam arti positif mengubah atau meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penanaman nilai-nilai baru. Hakekatnya, pembangunan merupakan usaha untuk menerapkan nilai-nilai dan pranata-pranata yang baru, yang pada dasarnya dapat dilihat sebagai suatu pendekatan perubahan sosial yang dominan (mainstream approach), yakni perubahan sosial yang direkayasa oleh negara. Ukuran sosial yang sering terabaikan adalah pemerataan pembangunan, keadilan sosial, penghargaan terhadap hak asasi manusia dan demokrasi. Dalam kegiatan pembangunan, manusia membutuhkan sumber daya alam sebagai salah satu faktor produksi dan membuang sisa atau limbah ke lingkungan. Sedangkan ekosistem adalah suatu komunitas tumbuhan, hewan dan mikroorganisme beserta lingkungan non-hayati yang dinamis dan kompleks, serta saling berinteraksi sebagai suatu unit yang fungsional. Manusia merupakan bagian yang terintegrasi dalam ekosistem. Ekosistem sangat bervariasi dalam hal ukuran – dapat berupa genangan air pada suatu lubang pohon hingga ke samudera luas. Jasa ekosistem adalah manfaat yang diperoleh manusia dari suatu eksosistem. Manfaat ini termasuk jasa penyediaan, seperti pangan dan air; jasa pengaturan seperti pengaturan terhadap banjir, kekeringan, degradasi lahan dan penyakit; jasa pendukung seperti pembentukan tanah dan silkus hara; serta jasa kultural seperti rekreasi, spiritual, keagamaan dan manfaat nonmaterial lainnya. Jasa ekosistem ini termasuk penyediaan hasil- hasil produksi seperti pangan, bahan bakar dan serat; pengaturan, misalnya penataan iklim dan kontrol terhadap penyakit; serta manfaat non-material contohnya adalah manfaat spiritual atau keindahan. Jika terjadi perubahan terhadap jasa ini maka kesejahteraan manusia dalam berbagai hal akan turut terpengaruh pula. Sedangkan kesejahteraan manusia memiliki banyak dimensi, termasuk kehidupan yang baik, kekebasan dan pilihan, kesehatan, hubungan sosial yang baik dan keamanan. Kesejahteraan merupakan sisi kebalikan dari kemiskinan, yang didefinisikan sebagai: “kemunduran yang nyata terhadap kesejahteraan”. Dimensi kesejahteraan yang selama ini dikenal dan dialami oleh manusia tergantung pada situasi, termasuk kondisi geografi setempat, kultur dan kondisi ekologi. Permintaan akan jasa ekosistem ini sekarang menjadi sedemikian besarnya sehingga trade-off antar jasa tersebut dapat menjadi suatu faktor penentu yang penting. Sebagai contoh, suatu negara dapat meningkatkan jumlah produksi pangan melalui konversi kawasan hutan menjadi lahan pertanian. Namun demikian, tindakan tersebut dapat mengurangi jasa lain yang memiliki kepentingan yang sama atau bahkan lebih besar, misalnya tersedianya air yang bersih, kayu, sarana ekoturisme, atau jasa pengaturan terhadap banjir dan kontrol terhadap kekeringan. Selama ini telah banyak terdapat indikasi bahwa kebutuhan manusia terhadap ekosistem akan tetap meningkat pada dekade mendatang. Pada tahun 2050 diperkirakan penduduk dunia akan meningkat empat kali lipat, sehingga permintaan dan konsumsi akan sumber-sumber biologi dan fisik akan bertambah pesat pula, sekaligus meningkatkan dampak terhadap ekosistem dan jasa yang dapat diberikan oleh ekosistem
Otto Soemarwoto, Enam Tolok Ukur Pembangunan Berkelanjutan, 26/06/06
Zakaria R.Yando (1994) Hak Pengelolaan Dalam Sistem UUPA, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
http://bangazul.blogspot.com/2009/03/pendekatan-ekosistem-dalam-pembangunan.htm
Jawaban No 4
Individu adalah seorang manusia yang tidak hanya memiliki peranan khas di dalam lingkungan sosialnya, melainkan juga mempunyai kepribadian serta pola tingkah laku spesifik didirinya. Terdapat tiga aspek yang melekat sebagai persepsi terhadap individu yaitu aspek organic akan membaa akibat pada aspek yang lainnya. Individu dalam tingkah laku menurut ola pribadinya ada 3 kemungkinan: pertama menyimpang dari norma kolektif kehilangan individualitasnyam kedua takluk terhadap kolektif dan ketiga mempengaruhi masyarakat. Hubungan antara individu dan masyarakat telah.banyak disoroti oleh para ahli baik para filsuf maupun para ilmuan sosial. Berbagai pandangan itu pada dasarnya dapat dikelompokkan kedalam tiga pendapat yaitu pendapat yang menyatakan bahwa (1) masyarakat yang menentukan individu, (2) individu yang menentuk masyarakat, dan (3) idividu dan masyarakat saling menentukan.
Pandangan yang pertama terhadap hubungan antara masyarakat dan individu didasarkan bahwa masyarakat itu mempunyai suatu realitas tersendini. Masyarakat yang penting dan Individu itu hidup untuk masyarakat. Pandangan ini berakar pada realisme yaitu suatu aliran filsafat yang mengatakan bahwa konsep-konsep umum seperti manusia binatang, pohon, keadaan, keindahan dan sebagainya itu mewakili realita luar diri yang memikirkan mereka. Jadi di luar manusia yang sedang berpikir ada suatu realitas tertentu yang bersifat umum. Oleh karena itu berlaku secara umum dan tidak terikat oleh yang satu persatu. Jika mengatakan manusia itu makhluk jasmani dan rohani, maka kita membicarakan setiap manusia terlepas dan manusia yang manapun dan di manapun. Konsekuensi dari pendapat itu maka masyarakat itu merupakan suatu realitas. Masyarakat memiliki realitas tersendiri dan tidak terikat oleh unsur yang lain dan yang berlaku umum. Masyarakat yang dipindahkan oleh seseorang itu berada di luar orang yang berpikir tentang masyarakat itu sendiri. Sebelum individu ada masyarakat yang dipikirkan itu telah ada. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang sama-sama di taati dalam lingkungannya. Hubungan individu dan masyarakat pada hakikatnya merupakan hubungan fungsional; artinya hubungan antar individu dalam suatu kolektifitas merupakan kesatuan yang terbuaka dan ketergantungan abtara satu sama lainnya. Alasan pokok terjadinya kondisi ini adalah bahwa individu dalam hidupnya senantiasa menghubungkan kepentingan dan kepuasannya pada orang lain. Hubungan individu dengan masyarakat bermula timbul dari pengaruh keluarga dan dari kondisi keluarga kemudian membawa kesadaran bahwa dirinya berbeda dengan lingkungan sosialnya. Dengan perbedaan-perbedaan ini berarti individu semakin menyadari akan kekeluargaan masing-masing yang apabila tidak di pertukarkan, maka individu ini tidak akan dapat mencapai harapan hidupnya dengan sempurna.
Banyak para ahli telah memberikan pengertian tentang masyarakat. Smith, Stanley dan shores mendefenisikan masyarakat sebagi suatu kelompok individu-individu yang terorganisasi serta berfikir tentang diri mereka sendiri sebagai suatu kelompok yang bebeda. Dari pengertian tersebut ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu bahwa masyarkat itu kelompok yang terorganisasi dan masyarakat itu suatu kelompok yang berfikir tentang dirinya sendiri yang berbeda dengan kelompok yang lain. Oleh karena itu orang yang berjalan bersama-sama atau duduk bersama-sama yang tidak terorganisasi bukanlah masyarakat. Kelompok yang tidak befikir tentang kelompoknya sebagai suatu kelompok bukanlah masyarakat. Oleh karena itu kelompok burung yang terbang bersama dan semut yang berbaris rapi bukanlah masyarakat dalam arti yang sebenarnya sebab mereka berkelompok hanya berdasarkan naluri saja. Soejono Soekanto menjelaskan bahwa masyarakat yang sudah komlels, individu biasanya menjadi anggota dari kelompok-kelompok social tertentu sekaligus misalnya atas dasar ras, dll. Akan tetapi dalam hal lain, seperti di bidang pekerjaan, rekreasi dan sebagainya keanggotaanya bersifat suka rela. Dengan demikian maka terdapat derajat tertentu serta arti tertentu bagi individu-individu tadi, sehubungan dengan keanggotaan kelompok social tertentu, sehingga bagi individu terdapat dorongan-dorongan tertentu pula sebagai anggota suatu kelompok social. Dan suatu pergaulan hidup atau suatu bentuk kehidupan bersama manusia maka masyarakat itu mempunyai cirri-ciri: manusia yang hidup bersama, bercampur untuk waktu yang lama, mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan dan mereka merupakan suatu system hidup bersama. Contohnya disini adalah kerja sama antara warga satu kelurahan untuk kerja begotong royong membersihkan lingkugan tepat tinggal mereka, karena warna masyarakt ini sang membutuhkan orang lain
Hassan Shadily, 1983; Sosiologi Untuk Masyarakat Indosesia, Penerbit: PT Bina Ajsara, Jakarta.
Soejono Soekanto, 1982; Sosiologi Suatu Pegantar, Penerbit: CV. Rajawali, Jakarta.
Jawaban No 5
Individu memandang manusia sebagal seorang individu itu sebagai segala-galanya di luar individu itu tidak ada. Jadi masyarakat pun pada dasarnya tidak ada yang ada hanya individu. Sebaliknya paham totalisme memandang masyarakat itu segala di luar masyarakat itu tidak ada. Jadi individu itu hanya ada jika masyarakat itu ada. Adanya individu itu terikat pada adanya masyarakat. Paham yang ketiga ini memandang masyarakat sebagai proses di mana manusia sendiri mengusahakan kehidupan bersama mcnurut konsepsinya dengan bertanggung jawab atas hasilnya. Manusia tidak berada di dalam masyarakat bagaikan burung di dalam kurungannya, melainkan ia bermasyarakat. Masyarakat bulcan wadah melainkan aksi, yaitu social action. Masyarakat terdiri dari sejumlab pengertian, perasaan, sikap, dan tindakan, yang tidak terbilang banyaknya. Orang berkontak dan berhubungan satu dengan yang lain menurut pola-pola sikap dan perilaku tertentu, yang entah dengan suka, entah terpaksa telah diterima oleh mereka. Umumnya dapat dikatakan bahwa kebanyakan orang akan menyesuaikan kelakuan mereka dengan pola-pola itu. Seandainya tidak, hidup sebagai manusia menjadi mustahil. “Masyarakat sebagai proses” dapat dipandang dari dua segi yang dalam kenyataannya tidak dipisahkan satu dengan yang lain karena merupakan satu kesatuan. Pertama masyarakat dapat dipandang dari segi anggotanya yang membentuk, mendukung, menunjang dan meneruskan suatu pola kehidupan tertentu yang kita sebut masyarakat. Kedua masyarakat dapat ditinjau dari segi pengaruh struktumya atas anggotanya. Pengaruh ini sangat penting sehingga boleh dikatakan bahwa tanpa pengaruh ini manusia satu persatu tidak akan hidup. Marilah kita perhatikan bagaimana jika pengaruh masyarakat yang berupa kepemimpinan, bahasa, hukum, agama, keluarga, ekonomi, pertahanan, moralitas dan lain sebagainya. Tanpa itu semua manusia satu persatu tidak akan berdaya, ia akan jatuh ke dalam suatu keadaan, di mana-mana manusia tidak akan berdaya dan manusia akan hancur oleh kekuatan-kekuatan alam dan nalurinya sendin. Hubungan individu-masyarakat yaitu bahwa hidup bermasyarakat adalah ciptaan dan usaha manusia sendiri.. Mereka ada usaha manusia, yang terus dipertahankan, dipelihara, ditunjang, atau apabila perlu-diubahkan atau diganti oleh manusia. Mereka adalah bagian hidupnya. Mereka adalah bentuk perilaku yang tergantung dari dia. Hidup bermasyarakat yang diusahakan dan diciptakan sendiri, bertujuan untuk memungkinkan perkembangannya sebagai manusia. Sebab tanpa masyarakat tidak ada hidup individual yang manusiawi. Jadi manusia sekaligus membentuk dan dibentuk oleh hasil karyanya sendiri, yaitu masyarakat. Manusia tidak bebas dalam arti bahwa ia bebas memilih antara hidup sendiri atau hidup berbagai dengan orang lain. Ia harus hidup berbagai agar tidak hancur. Tetapi cara dan bentuk hidup berbagai itu ditentukannya dengan bebas. Tidak ada satu pola kebudayaan yang mutlak dan universal. Jadi ada relasi timbal balik antara individu. Di satu pihak individu ikut membentuk dan menegakkan masyarakat, dan ia bertanggungjawab. Di lain pihak masyarakat menghidupi individu dan oleh karenanya bersifat mengikat bagi dia.
Mengenai bagainama peranan antara individu dengan masyarakat kebudayaan dalam melestarikan potensi lingkungan hidup maka ada tiga alternative jawabannya yang pertama indifidu memiliki status yang relative dominan terhadap masyarakat, kedua masyarakat memiliki status yang relative dominan terhadap individu, individu dan masyarakat saling ketergantungan. Hubungan antara individu dengan masyarakat seperti di maksud di atas menunjukkan bahwa individu memiliki status yang relative dominan terhadap masyarakat, sedangkan lainnya menganggap bahwa individu itu tunduk pada masyarakat. Namun demikian masalah status individu di dalam masyarakat biasanya merupakan satu kesatuan dari bentuk masyarakat yang tidak terbatas kualitasnya. Setiap satuan individu itu masing-masing mempunyai kekhususan yang berpengaruh terhadap dinamika kehidupan masyarakat. Individu sangat berperan dalam menjanga lingkungan, karena individu sagat berperan aktif. Dalam kehidupan indivudu dan masyarakat bersperan aktif. Seain individu masarakat juga memiliki perannya yakni menjaga lingkungan ini karena mereka secara bersama-sama mejaga ligkungan dan mereka juga akan menikmatinaya nanti.
Di satu pihak individu ikut membentuk dan menegakkan masyarakat, dan ia bertanggungjawab. Di lain pihak masyarakat menghidupi individu dan oleh karenanya bersifat mengikat bagi dia. Manusia merupakan makhluk hidup yang mempunyai keinginan untuk menyatu dengan sesamanya serta alam lingkungan di sekitarnya, karena mereka adalah makhluk sosial. Oleh karena itu manusia ingin membentuk suatu kelurga, dimana dengan terbetuknya suatu keluarga itulah mereka jadi tidak hidup sendiri. Setelah mereka berkeluarga maka mereka akan menempate lingkungan barunya, dan dari sekumpulan keluarga itulah mereka bisa membentuk masyarakat. Maka dari itulah mereka saling berhubungan.
Hassan Shadily, 1983; Sosiologi Untuk Masyarakat Indosesia, Penerbit: PT Bina Ajsara, Jakarta.
Soejono Soekanto, 1982; Sosiologi Suatu Pegantar, Penerbit: CV. Rajawali, Jakarta.
Rabu, 20 Oktober 2010
Selasa, 17 Agustus 2010
You're Beautiful (OST) - Without Words (Park Shin Hye) w/ Simple Romanji...
gue paling seneng denger ne lagu.. moga loe pada juga suka...
Hajimalgul geuraessuh
Mo reunchuk haebuhligul
Anbo ee neun guetchorom
Bohl soo obneun gotchorom nol ah yeh
Bo jee mal gul geuraetnah bwa
Domangchil gol geuraessuh
Motdeuleun chog geurolgol
Deut ji do mot ha neun chog
Deuleun suobneun gotchorom ah yeh
Nae sarang deut ji ahneul gol
Maldo obshi sarangeul algae hago
Maldo obshi sarangeul naegae jugo
Sumgeol hana jo cha nol dam gaehae no kho
Ee rokhae do mang ga ni ka
Maldo obshi sarang ee nareul ddona
Maldo obshi sarangee na reul bo ryeo
Museun maleun halji damun eebi
Hon ja so nollan gotgata
Maldo obshi wa so
Wae ee rokhae appeunji
Wae ja ku man appeunji
Nol bolsu obdaneun go
Naega obdaneun go mal go
Mo du yaejon goa tokkateun gon dae
Maldo obshi sarangeul algae hago
Maldo obshi sarangeul naegae jugo
Sumgeol hana jo cha nol dam gaehae no kho
Ee rokhae do mang ga ni ka
Maldo obshi sarang ee nareul ddona
Maldo obshi sarangee na reul bo ryeo
Museun maleun halji damun eebi
Hon ja so nollan gotgata
Maldo obshi nunmulri heullo naeryeo
Maldo obshi gaseummi mu no jyeo ga
Maldo obneun sarangeul gidarigo
Maldo obneun sarangeul apahago
Nok shi nagoboryeo
Baboga dwe boryeo
Haneulman bogo oo nikka
Maldo obshi ee byeol ee nareul chaja
Maldo obshi ee byeol ee nae gae wa so
Chunbi domothago noreul bonaeyahaneun
Nae mami nollan gotgata
Maldo obshi wa so
Maldo obshi watt daga
Maldo obshi ddonaneun
Jinagan yeol byeong chorom
Jamshi apeun myeon dwenabwa jakku
Hyeong tto man namgae twe nikka
Hajimalgul geuraessuh
Mo reunchuk haebuhligul
Anbo ee neun guetchorom
Bohl soo obneun gotchorom nol ah yeh
Bo jee mal gul geuraetnah bwa
Domangchil gol geuraessuh
Motdeuleun chog geurolgol
Deut ji do mot ha neun chog
Deuleun suobneun gotchorom ah yeh
Nae sarang deut ji ahneul gol
Maldo obshi sarangeul algae hago
Maldo obshi sarangeul naegae jugo
Sumgeol hana jo cha nol dam gaehae no kho
Ee rokhae do mang ga ni ka
Maldo obshi sarang ee nareul ddona
Maldo obshi sarangee na reul bo ryeo
Museun maleun halji damun eebi
Hon ja so nollan gotgata
Maldo obshi wa so
Wae ee rokhae appeunji
Wae ja ku man appeunji
Nol bolsu obdaneun go
Naega obdaneun go mal go
Mo du yaejon goa tokkateun gon dae
Maldo obshi sarangeul algae hago
Maldo obshi sarangeul naegae jugo
Sumgeol hana jo cha nol dam gaehae no kho
Ee rokhae do mang ga ni ka
Maldo obshi sarang ee nareul ddona
Maldo obshi sarangee na reul bo ryeo
Museun maleun halji damun eebi
Hon ja so nollan gotgata
Maldo obshi nunmulri heullo naeryeo
Maldo obshi gaseummi mu no jyeo ga
Maldo obneun sarangeul gidarigo
Maldo obneun sarangeul apahago
Nok shi nagoboryeo
Baboga dwe boryeo
Haneulman bogo oo nikka
Maldo obshi ee byeol ee nareul chaja
Maldo obshi ee byeol ee nae gae wa so
Chunbi domothago noreul bonaeyahaneun
Nae mami nollan gotgata
Maldo obshi wa so
Maldo obshi watt daga
Maldo obshi ddonaneun
Jinagan yeol byeong chorom
Jamshi apeun myeon dwenabwa jakku
Hyeong tto man namgae twe nikka
Selasa, 03 Agustus 2010
Agnes Monica - Karena Ku sanggup
Biarlah ku sentuhmu
Berikanku rasa itu
Pelukmu yang dulu
Pernah buatku
Ku tak bisa paksamu
'tuk tinggal disisiku
Walau kau yang selalu sakiti
Aku dengan perbuatanmu
Namun sudah kau pergilah
Jangan kau sesali
Reff:
Karena ku sanggup walau ku tak mau
Berdiri sendiri tanpamu
Ku mau kau tak usah ragu
Tinggalkan aku
Huuu.. kalau memang harus begitu
Tak yakin ku kan mampu
Hapus rasa sakitku
Ku 'kan selalu perjuangkan cinta kita
Namun apa salahku
Hingga ku tak layak dapatkan kesungguhanmu
Back to Reff:
Tak perlu kau buatku mengerti
Tersenyumlah karena ku sanggup
Dygta Gelisah aku menanti mu beb...
ada yang berubah padamu
dingin sikapmu kepadaku
sungguh aku tak bisa mengerti
apa yang sedang terjadi
hingga kini kau tetap saja
tak mengatakan sebenarnya
aku tak tahu kesalahan apa
yang membuatmu benci
reff:
gelisah aku di sini
memikirkan dirimu menjauhiku
ku tak tahu mengapa kau berubah
kepada diriku
ku mohon jangan lakukan
ku tak sanggup bila kau jauh dariku
maafkanlah bila aku bersalah
maafkan diriku
repeat reff
Senin, 02 Agustus 2010
Rabu, 28 Juli 2010
lirik ost film korea
A.N.JELL - Promise
I will promise you du nune neoman damgo salagalgge
I will promise you du pale neol ango salagalgge
Achime nun ddeo jamdeun sunganggaji neo hanaman geurilgge
Saranghae i mal itjima I Love you Forever
Deoun yeoreum nale geuneuli doejulgge bioneun nalen usani doejulgge
Geotdaga jichil ddaen jageun uijado doejulgge useul ddae ni gibbeum
Dubaega dwaege hamgge useulgge nunmul heullil ddaen sugeoni doel neol daggajulgge
I will promise you du nune neoman damgo salagalgge
I will promise you du pale neol ango salagalgge
Achime nun ddeo jamdeun sunganggaji neo hanaman geurilgge
Saranghae i mal itjima I Love you Forever
Uri saineun machi Coffee and Doughnet gatji
Nage gibbeumeul jeonhaejun neoneun nae seupyesyeol
HaruHaruga Energy bujokadamyeon Emergency
Naege saengmyeongi buleojul dalkoman geudaee hyanggi
Maeil hana hana ggok sumgyeonoheun nae sarangeul
Hamgge haneun naldongan modu boyeojulggeoya
I will promise you eodie itddeon neoman gieokhalgge
I will promise you mwol haedo neomaneul gieokhalgge
Yeongwoni neoreul saegil i gaseumman pumgo sala galggeoya
Saranghae i mal gieokhae I love forever
Yes A.N.GELL why here I will promise Just do it Girl
Saranghandaneunde museun mali pilyohae
GwangGwang georineun woenjjok gaseumeuro daedapalgge
One step Two step Three and Four ni gyeote cheoncheoni dagagalgge
Gidariran mal ssawi ibe samji mot ae I will take you
I will promise you du nune neoman damgo salagalgge
I will promise you du pale neol ango salagalgge
Achime nun ddeo jamdeun sunganggaji neo hanaman geurilgge
Saranghae i mal itjima I Love you Forever
A.N.JELL - 여전히 (AsEver)
Sarangeun anilgeorago heoldaero anilgeorago
Maebeon sokyeowatjiman naemameun jaggu neoreul bureugo
Hangeoleum buditchyeobogo hangeoleum mileonaebwado
Geureolsurok neon naeane keojyeogago isseo
Geumankeum saranghanabwa geumankeum gidarinabwa
Geutorok apeugehaedo naemameun neol ddeonalsueopnabwa
Sarangeun hanaingabwa naemameun byeonchiannabwa
Neolhyanghae jikyeoon sarang ijeneun da malhalsu itdago
Ddaddeutan neoe nunbichi ddaddeutan neoe sarangeun
Dalanalsurok naeane keojyeogago isseo
Geumankeum saranghanabwa geumankeum gidarinabwa
Geutorok apeugehaedo naemameun neol ddeonalsueopnabwa
Sarangeun hanaingabwa naemameun byeonchiannabwa
Neolhyanghae jikyeoon sarang ijeneun da malhalsu itdago
Neol saranghae
Ddaeroneun sarangi hogeun nunmuli
Uril himdeulgehaedo saranghae saranghae
Naegyeote neoman isseumyeondwae
Yeojeoni saranghanabwa yeojeoni gidarinabwa
Meorireul sogyeoboado gaseumeul sogilsuneun eopnabwa
Sarangeun hanaingabwa naemameun byeonchiannabwa
Neolhyanghae jikyeoon sarang ijeneun da malhalsu itdago
Neol saranghae
Kim Dong Wook - My Heart Is Cursing
Jagguman geudaereul chatneun
Naemam dallaedorok
Jogeum deo useoyo
Sesangi geudael jiltuhadorok
Jagguman geudael bureuneun naemami
Yoksimdo naeji motalteni
Gaseumi yokae
Saranghandan maljocha motanigga
Nunmuli teojyeo
Geuriumi heureugo heureunigga
Gasicheoreom moke geollyeobeorin seulpeun geu malman
Harujongil gwitgae maemdolgoman itjyo
Wae hapil geudaejyo
Geudaereul saranghage dwaetneunji
Gogael jeoeodo anirago haedo
Imi geudael notji motaneyo
Gaseumi yokae
Saranghandan maljocha motanigga
Nunmuli teojyeo
Geuriumi heureugo heureunigga
Gasicheoreom moke geollyeobeorin seulpeun geu malman
Harujongil gwitgae maemdolgoman itjyo
Saranghaeyo geudael saranghaeyo
yeongwoni
Geudae nal boji anneundedo
Sucheonbeonssik geudael bureugo bulleobwado moreujyo
Hangsang geujarieseo geudael gidaryeodo moreujyo
Babocheoreom geujeo baraboneun motnan sarangeul
Geudaeneun moreusijyo amuri bulleodo
What should I Do?
Hangeoleum mankeum geudael bonaemyeon nunmulina
Hangeoleum mankeum geudaega gamyeon deo nunmuli heulleo wa
Soneul bbeodeodo sonnaemileodo daheulsu eopneun goseuro
Geudae ganeunde japji motago nan ulgoman itjyo
Eoddeokajyo eoddeokajyo geudaega ddeonaganeyo
Eoddeokajyo eoddeokajyo naldugo ddeonaganeyo
Saranghaeyo saranghaeyo mongnoa bulleobojiman
Geudaen deutji motaeyo gaseumeuroman woechigo isseuni
Haruonjongil jiwobojiman ddo ddeoolla
Haruonjongil ibyeolhajiman ddo dasi ddeoolla
Soneul bbeodado sonnaemileodo aneulsu eopneun goseuro
Geudaen gatjiman chatji motago nan ulgoman itjyo
Eoddeokajyo eoddeokajyo jaggu geudaeman boyeoyo
Eoddeokajyo eoddeokajyo nan geudael saranghaneunde
Mianhaeyo mianhaeyo naemali deullisinayo
Dasi dolawajwoyo geudae animyeon nan andoeniggayo
Eoddeokajyo eoddeokajyo nan ojik geudaebbuninde
Eoddeokajyo eoddeokajyo geudaega ddeonaganeyo
Eoddeokajyo eoddeokajyo naldugo ddeonaganeyo
Saranghaeyo saranghaeyo mongnoa bulleobojiman
Geudaen deutji motaeyo gaseumeuroman woechigo isseuni
Park Shin Hye - Without Words
Hajimal geol geuraesseo moreuncheok haebeorilgeol
Anboineun geotcheoreom bolsueopneun geotcheoreom
Neol aye bojimalgeol geuraetnabwa
Domangchil geol geuraesseo motdeuleuncheok geureolgeol
Deutjido motaneun cheok
Deuleul su eopneun geotcheoreom
Aye ne sarang deutji aneulgeol
Maldo eopsi sarangeul alge hago
Maldo eopsi sarangeul naege jugo
Sumgyeol hanajocha neol damge haenotgo
Ireoke domangganigga
Maldo eopsi sarangi nareul ddeona
Maldo eopsi sarangi nareul beoryeo
Museunmaleul halji damun ibi
Honjaseo nollangeot gata
Maldo eopsi waseo
Wae ireoke apeunji wae jagguman apeunji
Neol bolsu eopdaneungeon
Nega eopdaneungeo malgo
Modu yejeongwa ddokgateungeonde
Maldo eopsi sarangeul alge hago
Maldo eopsi sarangeul naege jugo
Sumgyeol hanajocha neol damge haenotgo
Ireoke domangganigga
Maldo eopsi sarangi nareul ddeona
Maldo eopsi sarangi nareul beoryeo
Museunmaleul halji damun ibi
Honjaseo nollangeot gata
Maldo eopsi nunmuli heulleonaeryeo
Maldo eopsi gaseumi muneojyeoga
Maldo eopneun sarangeul gidarigo
Maldo eopneun sarangeul apahago
Neoksi nagabeoryeo baboga doebeoryeo
Haneulman bogo unigga
Maldo eopsi ibyeoli nareulchaja
Maldo eopsi ibyeoli naegewaseo
Junbido motago neol bonaeyahaneun
Naemami nollangeot gata
Maldo eopsi waseo
Maldo eopsi watdaga
Maldo eopsi ddeonaneun
Jinagan yeolbyeongcheoreom jamsi apeumyeon doenabwa
Jageun hyungteoman namgedoenigga
Goodbye by: Jang Geun Seuk
Eoddeokajyo baraman boneyo
JJareun insa jocha geonnaelsuga eopneyo
Siridorok chagaun nae son jabajujiman
Ijeneun geuman bonaeya hajyo
Eoddeokajyo meoleojyeo ganeyo
Gaseumgadeuk nunmulman chaoneyo
Aesseo gamchwobwado meomchulsuga eopseoyo
Ggeutnae japji motan imameul eoddeokanayo
Saranghaetdeon geu gieogeun noji malayo
Dasi utge hae jul dareun saram mannado
Apeun ibyeolggajido geudaera dahaengijyo
Seulpeun nunmul mowaseo annyeong
Amugeotdo haejunge eopneyo
Motnagedo sangcheoman namgyeotneyo
Byeonaegan mam jocha gamssa anajun saram
Ije bonaeya hal geudaereul eoddeokanayo
Saranghaetdeon geu gieogeun noji malayo
Dasi utge hae jul dareun saram mannado
Apeun ibyeolggajido geudaera dahaengijyo
Sumi meojeulmankeum apawa nunmul heulleodo
Haengbokaetddeon geu gieogeun noji malayo
Dasi utge hae jul dareun saram mannado
Apeun ibyeoggaji geudaera dahaengijyo
Datji mot tal nae saram ijen bonaeya hajyo
Ojik nareul utge hal saran gedaebbuningeol
Sarangi gipeojyeo maeumi apawado
Haengbokaetddeon geu gieogeun noji malayo
Dasi utge hae jul dareunsaram mannado
Apeun ibyeoggaji geudaera dahaengijyo
Seulpeun nunmul mowaseo naega hal su itneun il annyeong
Langganan:
Postingan (Atom)